TANGERANG, PUSATBERITA — Program Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui pemerintah kecamatan menjelang Ramadan mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis. Selain ditemukan praktik jual beli kupon di tingkat desa, transparansi pengelolaan dana dari hasil penjualan paket sembako juga turut dipertanyakan.
Program yang digagas pemerintah daerah tersebut menjual paket sembako bersubsidi yang berisi sejumlah komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu kepada masyarakat. Paket tersebut dijual dengan harga sekitar Rp41 ribu per paket dengan menggunakan kupon yang dibagikan melalui pemerintah desa atau kelurahan.
Namun berdasarkan temuan di lapangan, Aktivis Jaringan Rakyat Peduli (JRP) Sandi mengungkapkan adanya praktik penyimpangan dalam distribusi kupon tersebut.
“Fakta di lapangan masyarakat membeli paket sembako sekitar Rp41 ribu menggunakan kupon. Tetapi di beberapa desa kami menemukan kupon tersebut diperjualbelikan hingga Rp50 ribu. Ini sangat disayangkan karena program yang seharusnya membantu masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan,” kata Sandi kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, praktik tersebut menunjukkan adanya celah dalam mekanisme distribusi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan di tingkat bawah.
Penjualan Langsung Tanpa Libatkan Pedagang
Selain dugaan permainan kupon, Sandi juga menyoroti skema pelaksanaan program yang dilakukan langsung oleh pemerintah melalui kecamatan tanpa melibatkan pedagang pasar atau pelaku usaha lokal.
Ia menilai pola tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi pedagang kecil yang selama ini bergantung pada penjualan bahan pokok di pasar tradisional.
“Gerakan pangan murah memang membantu masyarakat menjaga daya beli, terutama menjelang Ramadan. Tetapi jika penjualan dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan pedagang pasar, maka ada potensi pedagang kecil kehilangan pembeli,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan stabilisasi harga seharusnya tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem perdagangan lokal.
Pertanyakan Transparansi Aliran Dana
Dalam kesempatan tersebut, Sandi juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana dari hasil penjualan paket sembako dalam program tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka terkait aliran dana dari hasil penjualan paket sembako serta sumber anggaran yang digunakan untuk menyediakan komoditas dalam program Gerakan Pangan Murah.
“Kami juga mempertanyakan hasil penjualan paket sembako ini aliran dananya ke mana. Apakah masuk sebagai pendapatan daerah, atau sekadar mekanisme pengganti subsidi? Selain itu sumber anggaran yang digunakan pemerintah untuk menyediakan paket sembako ini berasal dari mana, apakah dari APBD atau sumber lain. Ini penting dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ungkapnya
Menurutnya, transparansi anggaran dan pengelolaan program menjadi hal penting agar kebijakan bantuan pangan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Soroti Kontradiksi dengan Klaim Stok Nasional
Sandi juga mengaitkan program tersebut dengan pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sebelumnya menyatakan bahwa kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali.
Menteri Pertanian menyebut produksi beras nasional berada di atas tingkat konsumsi. Produksi beras nasional disebut berkisar antara 2,6 hingga 5,7 juta ton per bulan, sementara konsumsi rata-rata sekitar 2,59 juta ton per bulan.
“Total ketersediaan beras nasional bahkan disebut mencapai sekitar 27,99 juta ton yang terdiri dari stok pemerintah melalui Perum Bulog, stok masyarakat, serta padi siap panen yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar 10,8 bulan ke depan,” tutur Menteri Pertanian.
Namun menurut Sandi, kondisi stok nasional yang dinyatakan aman tidak selalu sejalan dengan realitas harga dan distribusi pangan di tingkat daerah.
“Jika stok nasional benar-benar melimpah, seharusnya harga di pasar relatif stabil tanpa perlu banyak intervensi. Fakta bahwa pemerintah daerah masih harus menggelar pangan murah menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan hanya soal stok, tetapi juga distribusi dan stabilisasi harga di pasar,” ucapnya.
Minta Evaluasi dan Pengawasan
Sandi meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi kupon serta memperketat pengawasan agar program tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum.
Ia juga mendorong agar pemerintah membuka data penerima manfaat secara transparan agar program Gerakan Pangan Murah benar-benar tepat sasaran.
“Program ini pada dasarnya baik untuk membantu masyarakat, terutama menjelang Ramadan. Namun tanpa pengawasan yang ketat dan transparansi anggaran, program seperti ini berpotensi menimbulkan celah penyimpangan di lapangan,” tutup Sandi.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan stok nasional, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengakses bahan pokok dengan harga yang wajar serta adanya sistem distribusi yang adil dan transparan hingga tingkat daerah.
