Kekuasaan Tanpa Moral: Jalan Sunyi Menuju Kehancuran

- Penulis

Rabu, 29 April 2026 - 18:22 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Zahra Renuat | Kader SEMMI Tangerang


Ada masa ketika kekuasaan lahir dari amanah. Ia tumbuh dari kepercayaan rakyat, dijaga oleh nurani, dan dibatasi oleh hukum. Namun hari ini, wajah kekuasaan kian berubah—bukan lagi tentang pengabdian, melainkan ambisi yang menjelma keserakahan. Dalam pusaran itu, rakyat kecil bukan hanya dilupakan, tetapi kerap dijadikan korban.

Haus kekuasaan adalah penyakit yang bekerja diam-diam, tetapi menghancurkan terang-terangan. Ia merasuki oknum pejabat yang lupa bahwa jabatan adalah titipan, bukan hak milik.

Dari sana lahir kesombongan, disusul kesewenang-wenangan, hingga puncaknya: pembunuhan karakter terhadap siapa saja yang dianggap mengganggu. Kritik dibungkam, suara dibelokkan, dan kebenaran dipelintir demi menjaga kursi tetap hangat diduduki.

Yang lebih menyakitkan, semua itu sering dibungkus dengan dalih pembangunan dan stabilitas. Seolah-olah penderitaan rakyat adalah konsekuensi yang harus diterima. Padahal demokrasi tidak pernah mengajarkan pengorbanan sepihak.

Demokrasi menuntut keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada mereka yang lemah—bukan pada segelintir yang berkuasa.

Di titik ini, rakyat benar-benar berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada ketakutan untuk bersuara; di sisi lain, ada luka yang tak bisa terus dipendam. Ketika ruang keadilan menyempit dan kekuasaan kehilangan empati, maka yang tersisa hanyalah jarak antara penguasa dan yang dikuasai—jarak yang semakin hari semakin dalam.

Baca Juga :  Ruang Ekspresi Indonesia: Merayakan Suara, Menciptakan Gagasan, dan Kebebasan Berpendapat

Oknum pejabat yang sombong, sewenang-wenang, dan gemar membunuh karakter sejatinya telah kehilangan legitimasi moral. Jabatan yang dipegang bukan lagi alat pengabdian, melainkan alat penindasan yang halus namun mematikan.

Dalam kondisi seperti ini, bertahan di kursi kekuasaan bukanlah kehormatan, melainkan beban sejarah.

Maka pesan itu menjadi jelas: turunlah. Beristirahatlah. Sebab kekuasaan tanpa moral hanya akan melahirkan kehancuran yang lebih luas. Lebih baik mundur dengan sisa kehormatan, daripada dipaksa turun oleh gelombang kekecewaan rakyat.

Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani berdiri di sisi kebenaran. Dan rakyat, meski kerap diremehkan, tidak pernah benar-benar kehilangan suaranya. Jika hari ini mereka masih diam, bukan berarti mereka tidak melihat—hanya menunggu waktu yang tepat untuk berbicara.

Rakyat di persimpangan jalan bukan berarti tanpa arah. Justru di sanalah kesadaran lahir. Bahwa kekuasaan harus dikembalikan ke makna awalnya: melayani, bukan menginjak. Jika tidak, maka jalan yang dipilih bukan lagi menuju masa depan, melainkan menuju runtuhnya kepercayaan yang tak mudah dibangun kembali.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menakar Dua Tahun Prabowo Gibran: Menguji Janji, Membongkar Paradoks Pembangunan, dan Menuntut Koreksi Kebijakan demi Keadilan Rakyat
Nightmare Scenario: Prabowo Mengunci Pusat Kekuasaan
TNI, Ruang Sipil, dan Jalan Generasi
Tragedi Siswa SD Pemalang: Ketika Sekolah Gagal Melindungi Anak
Potensi Desa, Kamuflase Baru Eksploitasi
‎Eco-Anxiety: Krisis Iklim dan Persoalan HAM
‎Bandung Lautan Api: Prabowo dan Moral Hazard Kekuasaan
Islam Jangan Hanya Menjadi Identitas: Keislaman Harus Melahirkan Keberanian Melawan Ketidakadilan
Berita ini 74 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 02:24 WIB

Menakar Dua Tahun Prabowo Gibran: Menguji Janji, Membongkar Paradoks Pembangunan, dan Menuntut Koreksi Kebijakan demi Keadilan Rakyat

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:27 WIB

Nightmare Scenario: Prabowo Mengunci Pusat Kekuasaan

Senin, 5 Oktober 2026 - 01:20 WIB

TNI, Ruang Sipil, dan Jalan Generasi

Minggu, 4 Oktober 2026 - 20:02 WIB

Tragedi Siswa SD Pemalang: Ketika Sekolah Gagal Melindungi Anak

Kamis, 24 September 2026 - 12:06 WIB

Potensi Desa, Kamuflase Baru Eksploitasi

Berita Terbaru

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (foto/istimewa)

Pilihan Redaksi

Mantan Presiden Bisa Diperiksa dalam Kasus Penyadapan

Rabu, 4 Nov 2026 - 18:10 WIB

Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo

Rabu, 4 Nov 2026 - 17:45 WIB

Foto: Yoyok/Humas Kemensetneg

Nasional

Skandal Penyadapan, Prabowo Copot Listyo Sigit

Rabu, 4 Nov 2026 - 13:19 WIB

Massa dari Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat DPRD DIY, sebagai bentuk protes sekaligus mendesak pemakzulan Gibran, rabu (24/11) siang (Foto/radioelshinta)

Yogyakarta

Desakan Pemakzulan, Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY

Rabu, 4 Nov 2026 - 12:59 WIB