Oleh Topan Bagaskara | Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Tangerang
Dalam politik, seorang penguasa tidak selalu pergi dengan tangan kosong. Ia dapat meninggalkan jaringan, kepentingan, kontrak, kebijakan, dan beban yang harus diteruskan oleh penggantinya. Dari sini saya melihat satu kemungkinan yang patut dibaca sejak sekarang: Prabowo berpotensi tidak menyelesaikan masa jabatannya.
Ini bukan ramalan dan bukan klaim bahwa keputusan tersebut sudah dibuat. Saya tidak memiliki informasi dari lingkaran Istana. Ini analisis atas pola kekuasaan yang sedang terbentuk. Jika Prabowo memang memperhitungkan kemungkinan dirinya lengser sebelum masa jabatan berakhir, sejumlah keputusan pemerintah perlu dibaca dengan perspektif yang berbeda.
Gibran menjadi bagian penting dalam skenario tersebut. Ia bukan figur yang datang dari luar pemerintahan, melainkan Wakil Presiden yang sejak awal berada dalam struktur kekuasaan. Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, Gibran berada dalam jalur konstitusional untuk meneruskan pemerintahan. Karena itu, kemungkinan pergantian kepemimpinan tidak otomatis berarti terbentuknya kekuasaan baru dari nol.
Pemerintahan Prabowo juga tidak sepenuhnya memutus hubungan dengan konfigurasi elite sebelumnya. Sejumlah figur dan jaringan yang tumbuh pada era Jokowi masih memiliki ruang dalam pemerintahan sekarang. Pergantian presiden tidak otomatis berarti pergantian seluruh jaringan kekuasaan. Teori elite Mosca dan Pareto membantu membaca keadaan ini: elite dapat berganti wajah, berpindah posisi, dan membangun kompromi baru tanpa kehilangan pengaruh politiknya.
Di sini persoalan kontrak politik menjadi penting. Pemerintahan tidak hanya dibangun melalui program, tetapi juga dukungan, pembagian posisi, kepentingan kelompok, dan hubungan antarelite. Kesepakatan politik memiliki masa efektif. Ketika kepentingan mulai berubah, para aktor akan menghitung ulang posisi masing-masing. Dalam situasi seperti itu, akselerasi kebijakan dapat menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan sebelum konfigurasi kekuasaan berubah.
Program dikejar, proyek dipercepat, dan keputusan strategis dikunci dalam tempo politik yang pendek. Saya tidak mengatakan seluruh akselerasi tersebut pasti buruk. Persoalannya terletak pada motif dan konsekuensinya. Jika keputusan publik lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek, negara dapat menerima kebijakan yang mahal tetapi tidak efektif. Kepentingan politik selesai hari ini, sementara bebannya baru terasa bertahun-tahun kemudian.
Di titik inilah prediksi awal saya muncul. Jika Prabowo memang memperhitungkan kemungkinan dirinya lengser, ada insentif untuk mempercepat berbagai keputusan sebelum kekuasaan berpindah.
Berdasarkan hal tersebut, Moral Hazard menjadi relevan. Moral hazard terjadi ketika pengambil keputusan menikmati manfaat, sementara konsekuensinya ditanggung pemerintahan berikutnya. Kekuasaan berganti, tagihan tetap tinggal. Rakyat yang membayar.
Persoalan itu menjadi semakin serius ketika berbicara tentang utang dan kewajiban negara. Utang pemerintah telah menembus angka Rp10 ribu triliun. Angka tersebut tentu bukan hasil keputusan satu orang. Utang merupakan bagian dari pembiayaan negara dan terbentuk melalui kebijakan lintas pemerintahan. Namun, angka tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai statistik fiskal. Ia harus dibaca bersama keputusan politik yang menghasilkan kewajiban jangka panjang.
Pemerintah Berganti, Tetapi Utang Tidak Ikut Pergi
Kontrak tetap mengikat, proyek tetap berjalan, dan kewajiban negara tetap berada di meja pemerintahan berikutnya. Dalam skenario itu, Gibran tidak sekadar menerima kursi Presiden. Ia menerima konsekuensi dari kebijakan yang telah dibangun sebelumnya.
Merujuk pada Path Dependence ialah keputusan pemerintah hari ini telah menciptakan jalan yang harus dilalui pemerintah berikutnya. Semakin banyak kontrak dan kewajiban jangka panjang dibuat, semakin sempit ruang gerak penerusnya.
Pemerintahan baru tidak pernah menerima negara dalam keadaan kosong. Ia menerima seluruh keputusan yang sudah terlanjur menjadi bagian dari sistem.
Maka muncul kemungkinan yang lebih keras: Prabowo sedang membangun warisan yang harus diselesaikan oleh penerusnya, jika memang ia tahu atau memperkirakan dirinya akan meninggalkan kekuasaan.
Saya menyebut kemungkinan ini sebagai gerakan ‘Bandung Lautan Api’ dalam politik kekuasaan. Bukan karena saya menyamakan pemerintahan hari ini dengan Bandung Lautan Api 1946, melainkan sebagai metafora tentang kekuasaan yang meninggalkan medan politik dalam keadaan yang harus dibereskan oleh mereka yang datang sesudahnya.
Jika prediksi ini benar, pengunduran diri Prabowo bukan sekadar persoalan pergantian presiden. Ia menjadi bagian dari proses pemindahan beban politik. Prabowo pergi, Gibran naik, kebijakan tetap berjalan, utang tetap dibayar, kontrak tetap mengikat, dan rakyat tetap menanggung akibatnya.
Saya tidak mengatakan Prabowo pasti akan mundur. Saya juga tidak mengatakan seluruh kebijakan pemerintah sengaja dibuat untuk menjebak pemerintahan berikutnya. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti.
Saya sedang menawarkan sebuah hipotesis politik: jika kemungkinan lengser memang sudah diperhitungkan, maka akselerasi kebijakan, kontrak jangka panjang, konfigurasi elite, dan pertumbuhan beban fiskal perlu dibaca sebagai satu rangkaian.
Politik tidak selalu meninggalkan bukti dalam bentuk dokumen. Kadang ia meninggalkan pola. Pola itulah yang harus dibaca publik, terutama ketika keputusan hari ini berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan yang datang setelahnya.
Kekuasaan boleh berganti. Presiden boleh berganti. Elite boleh bergeser. Tetapi keputusan yang sudah dibuat tetap hidup setelah penguasanya pergi.
Dan diakhir saya menegaskan jika ini benar-benar ‘Bandung Lautan Api’. Maka, api itu sengaja ditinggalkan oleh penguasa. Tetapi yang pasti —memadamkannya tetaplah rakyat.
