Oleh Abdul Hakim | Direktur Center for Resistance and Liberation Studies, STISNU Nusantara Kota Tangerang
Di Papua, tanah tidak pernah benar-benar “kosong”. Ia bukan lembaran netral yang menunggu garis-garis konsesi atau peta investasi. Ia adalah ruang yang penuh dengan ingatan, relasi, dan ritme kehidupan yang tidak tunduk pada logika administrasi modern. Hutan bukan sekadar kumpulan kayu, sungai bukan sekadar aliran air, dan babi bukan sekadar komoditas protein.
Semuanya terikat dalam satu ekologi kehidupan yang sekaligus material dan simbolik, di mana manusia tidak pernah berdiri sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai bagian dari jaringan yang lebih luas dari kehidupan yang terus berlangsung.
Ketika ekspansi perkebunan skala besar masuk, yang pertama kali terjadi bukanlah sekadar perubahan ekonomi, melainkan perubahan cara melihat dunia. Tanah yang sebelumnya dipahami sebagai ruang hidup yang menyatu dengan kosmos sosial dan spiritual, tiba-tiba direduksi menjadi aset produksi.
Reduksi ini tampak teknis, berupa pemetaan, perizinan, dan investasi, tetapi sejatinya ia adalah operasi epistemik yang dalam: mengubah sesuatu yang hidup menjadi sesuatu yang bisa dihitung. Di titik ini, kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk senjata. Ia hadir dalam bentuk kategori.
Dalam bahasa birokrasi yang dingin, tanah adat berubah menjadi “lahan tidak produktif”, hutan menjadi “cadangan areal pengembangan”, dan komunitas menjadi “penduduk terdampak”. Bahasa ini bukan sekadar deskripsi, tetapi instrumen penghapusan: apa yang tidak bisa disebut dalam bahasa pembangunan, perlahan dianggap tidak ada.
Padahal dalam dunia hidup masyarakat adat Papua, tanah tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu hadir sebagai proses yang bergerak. Musim tanam, migrasi satwa, ritus panen, dan siklus kehidupan babi membentuk suatu ritme yang tidak bisa dipisahkan dari relasi sosial.
Setiap tindakan terhadap tanah adalah tindakan terhadap jaringan kehidupan yang lebih luas. Tidak ada pemisahan antara ekonomi, spiritualitas, dan ekologi. Semua menyatu dalam satu aliran kehidupan yang terus berlangsung, berubah, tetapi tidak tercerabut dari akarnya.
Ketika perkebunan masuk dengan logika monokultur, yang dihancurkan bukan hanya vegetasi, tetapi seluruh struktur keterhubungan itu. Hutan yang beragam diganti dengan satu jenis tanaman yang tumbuh dalam pola industri. Keragaman yang sebelumnya menjadi fondasi stabilitas ekologis digantikan oleh keseragaman yang rapuh.
Dalam logika ini, produktivitas jangka pendek lebih penting daripada keberlanjutan jangka panjang. Alam tidak lagi dipahami sebagai komunitas kehidupan, tetapi sebagai mesin ekstraksi.
Di sini yang sering luput dalam perbincangan tentang ekspansi ini adalah bahwa ia tidak hanya mengubah ruang fisik, tetapi juga menghancurkan cara manusia menjadi subjek. Dalam masyarakat adat Papua, identitas tidak dibentuk secara individualistik, melainkan melalui relasi: dengan tanah, dengan leluhur, dengan hewan, dan dengan komunitas.
Menjadi manusia berarti berada dalam jaringan tanggung jawab yang saling mengikat. Namun ketika tanah terlepas dari komunitasnya, subjek yang lahir dari tanah itu ikut terfragmentasi. Orang tidak lagi hidup sebagai bagian dari siklus kehidupan, tetapi sebagai tenaga kerja dalam sistem yang lebih besar.
Mereka tidak lagi menentukan ritme hidupnya sendiri, tetapi mengikuti ritme produksi yang ditentukan dari luar. Di sini keterasingan tidak hanya ekonomi, tetapi eksistensial: manusia tercerabut dari cara hidup yang sebelumnya membentuk dirinya. Ironisnya, proses ini sering dibungkus dengan bahasa kesejahteraan.
Perkebunan disebut sebagai jalan menuju kemajuan, investasi dianggap sebagai masa depan, dan modernisasi diposisikan sebagai keniscayaan sejarah. Di balik retorika itu, yang terjadi adalah pemutusan hubungan antara manusia dan dunia hidupnya sendiri. Kemajuan diukur bukan dari keberlanjutan relasi kehidupan, tetapi dari peningkatan angka produksi.
Dalam konteks ini, apa yang disebut sebagai sejarah sering kali tidak netral. Ia bergerak dengan logika tertentu: logika akumulasi. Tanah-tanah yang sebelumnya berada dalam sistem pengelolaan komunal diubah menjadi bagian dari rantai produksi global.
Kekayaan tidak lagi dihasilkan untuk keberlanjutan komunitas, tetapi untuk sirkulasi modal yang bergerak jauh melampaui ruang lokal. Sejarah, dengan demikian, bukan sekadar perubahan waktu, tetapi transformasi struktur kekuasaan atas ruang hidup.
Kita sering lupa bahwa setiap perubahan struktural selalu meninggalkan jejak pada tubuh masyarakat. Ketika ruang hidup menyempit, maka ruang sosial juga menyempit. Ketika hutan hilang, maka pengetahuan ekologis ikut hilang.
Ketika babi tidak lagi bisa dipelihara dalam siklus tradisionalnya, maka ritual dan ekonomi sosial yang mengelilinginya juga mengalami dislokasi. Ini bukan sekadar perubahan gaya hidup, tetapi perubahan ontologis: cara berada di dunia ikut berubah.
Dalam situasi ini, pangan menjadi medan konflik yang sangat konkret. Ketahanan pangan dalam masyarakat adat tidak pernah hanya soal ketersediaan makanan, tetapi soal relasi dengan tanah dan siklus alam. Pangan adalah hasil dari hubungan yang panjang antara manusia dan lingkungan.
Ia lahir dari pengetahuan yang diwariskan, dari ritme musim, dari kesabaran ekologis.
Namun ketika tanah berubah menjadi perkebunan, sistem pangan ini terganggu secara fundamental. Akses terhadap lahan berkurang, hutan sebagai sumber pangan hilang, dan ketergantungan pada pasar meningkat.
Makanan tidak lagi dihasilkan dari lingkungan yang dikenali, tetapi dibeli dari sistem yang anonim. Di sini kedaulatan pangan bukan hanya hilang, tetapi digantikan oleh ketergantungan struktural.
Dimensi yang ang lebih subtil adalah perubahan dalam cara masyarakat memahami dunia yang sakral.
Ritual-ritual yang sebelumnya mengikat manusia dengan alam dan leluhur sering kali dipandang sebagai sisa masa lalu yang tidak efisien. Padahal dalam logika internalnya, ritual adalah cara mengatur keseimbangan antara manusia dan dunia. Ia bukan dekorasi budaya, melainkan mekanisme sosial-ekologis yang menjaga keberlanjutan.
Ketika ritual dipinggirkan, maka yang hilang bukan hanya praktik simbolik, tetapi juga cara memahami keterhubungan dunia. Alam tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang hidup dan responsif, tetapi sebagai objek yang pasif. Di sini terjadi pemiskinan makna: dunia kehilangan kedalamannya dan menjadi permukaan yang bisa dieksploitasi.
Film Pesta Babi menangkap momen-momen krusial dari transformasi ini dengan cara yang tidak sentimental. Ia memperlihatkan bagaimana ruang hidup yang sebelumnya penuh ritme dan makna mulai terfragmentasi oleh logika eksternal. Bukan dengan retorika, tetapi melalui detail keseharian: perubahan lanskap, pergeseran ritual, dan ketegangan dalam relasi sosial.
Akibatnya, apa yang tampak di permukaan adalah perubahan ekonomi, tetapi yang bergerak di bawahnya adalah perubahan cara dunia dialami. Lebih jauh, aspek yang paling problematis dari seluruh proses ini adalah klaim bahwa semua ini adalah bagian dari kemajuan yang tak terhindarkan.
Di sini, kekuasaan bekerja bukan hanya melalui kekuatan, tetapi melalui normalisasi. Apa yang sebenarnya merupakan hasil dari konflik kepentingan jangka panjang dipresentasikan sebagai jalan sejarah yang wajar. Dengan demikian, alternatif lain tidak hanya diabaikan, tetapi dibuat tidak terlihat.
Padahal jika kita memperhatikan lebih dekat, apa yang sedang terjadi bukanlah transisi linear menuju kemajuan, melainkan konflik antara dua cara memahami dunia. Di satu sisi, melihat dunia sebagai jaringan kehidupan yang saling terhubung dan terus menjadi. Di sisi lain, melihat dunia sebagai kumpulan sumber daya yang bisa dioptimalkan.
Keduanya bekerja dengan prinsip yang bertolak belakang: satu bekerja dengan logika relasi, yang lain dengan logika ekstraksi. Ketika kedua logika ini bertemu di Papua, yang terjadi bukan hanya negosiasi, tetapi asimetri kekuasaan. Asimetri antara dunia yang memiliki institusi, hukum, dan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar. Dan yang lain hanya memiliki ingatan, praktik, dan relasi yang terus-menerus ditekan untuk menyesuaikan diri.
Di sinilah letak persoalan paling mendasar: bukan hanya tanah yang sedang diperebutkan, tetapi cara ‘dunia kehidupan’ boleh dipahami. Apakah dunia adalah ruang hidup yang harus dijaga keberlanjutannya, atau sekadar sumber daya yang bisa dioptimalkan?
Selama pertanyaan ini tidak diakui sebagai inti dari konflik, maka perampasan akan terus disebut sebagai pembangunan, dan kehancuran akan terus diproduksi sebagai kemajuan. Di tengah semua itu, masyarakat adat Papua tidak hanya kehilangan tanah, tetapi berhadapan dengan upaya sistematis untuk mengubah cara mereka memahami keberadaan mereka sendiri di dunia.
