Oleh Topan Bagaskara | Ketua Umum SEMMI Tangerang/Inisiator Sua.ra Logika
Spanduk “Surat Permohonan Maaf” yang mengatasnamakan Universitas Gadjah Mada viral dan dipuji sebagai bentuk keberanian moral mahasiswa. Isinya meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena membiarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin negeri ini. Di tengah situasi ekonomi yang menekan rakyat dan demokrasi yang terus dipreteli, aksi itu dianggap sebagai suara penyesalan kaum intelektual kampus.
Sekilas terlihat berani. Terlihat kritis. Terlihat seperti suara nurani kampus yang terlambat sadar bahwa demokrasi sedang bergerak menuju lorong gelap kekuasaan. Namun semakin lama dipikirkan, semakin terlihat satu hal: gerakan mahasiswa hari ini mulai kehilangan daya gigit politiknya.
Rakyat tidak sedang menunggu permohonan maaf dari kampus. Rakyat sedang menunggu keberanian kampus untuk berdiri bersama mereka melawan ketidakadilan yang nyata. Harga kebutuhan naik. Lapangan kerja makin sempit. Demokrasi dipermainkan elite. Kritik dibungkam secara halus lewat buzzer, propaganda, dan politik pencitraan. Tetapi respons kaum intelektual justru berhenti pada spanduk penyesalan.
Namun pertanyaannya: apakah gerakan mahasiswa hari ini hanya sanggup sampai pada tahap meminta maaf?
Jika iya, maka kampus sedang mengalami kemunduran serius dalam imajinasi perjuangannya. Sebab sejarah gerakan mahasiswa Indonesia tidak pernah dibangun di atas rasa bersalah simbolik, melainkan keberanian politik untuk mengorganisir perlawanan. Mahasiswa dahulu turun ke jalan bukan untuk menangisi keadaan, tetapi untuk menciptakan tekanan sosial yang mampu mengguncang kekuasaan.
Spanduk permohonan maaf itu justru memperlihatkan gejala psikologi politik kelas menengah kampus: merasa punya pengaruh besar terhadap lahirnya rezim, lalu menempatkan diri seolah aktor utama dalam kemenangan politik nasional.
Dalam psikologi komunikasi, ini disebut illusion of control — ilusi bahwa kelompok tertentu merasa memiliki kendali besar atas realitas politik, padahal jutaan pemilih dibentuk oleh propaganda media, oligarki ekonomi, populisme digital, dan mesin kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekadar legitimasi moral kampus.
Lebih ironis lagi, aksi itu menunjukkan bagaimana gerakan mahasiswa perlahan bergeser dari gerakan material menjadi gerakan simbolik. Marah dijadikan estetika. Kritik dijadikan konten. Perlawanan cukup diwujudkan lewat spanduk, poster, dan unggahan media sosial. Setelah itu selesai. Tidak ada konsolidasi rakyat. Tidak ada pendidikan politik. Tidak ada basis gerakan yang mampu menghubungkan penderitaan rakyat dengan struktur kekuasaan yang menindas mereka.
Kampus Akhirnya Lebih Mirip Galeri Ekspresi Politik daripada Pusat Konsolidasi Rakyat
Tidak ada gerakan yang besar lahir dari rasa bersalah semata. Reformasi 1998 tidak dijalankan dengan spanduk “kami minta maaf”. Ia lahir dari kemarahan kolektif, keberanian turun ke jalan, konsolidasi massa, dan keyakinan bahwa rakyat harus merebut kembali masa depannya dari tangan rezim yang menindas.
Hari ini, mahasiswa tampak kehilangan keberanian itu. Mereka marah, tetapi marah yang steril. Aman. Simbolik. Tidak cukup berbahaya untuk mengguncang kekuasaan.
Kampus akhirnya berubah menjadi panggung katarsis moral kaum intelektual: merasa bersalah, lalu merasa telah melawan. Padahal rakyat tidak membutuhkan permintaan maaf. Rakyat membutuhkan keberpihakan nyata.
Apa gunanya spanduk “minta maaf” jika di saat yang sama kampus gagal menjadi pusat produksi pengetahuan kritis untuk melawan oligarki? Apa gunanya simbol penyesalan jika mahasiswa semakin jauh dari buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin kota yang setiap hari menghadapi kekerasan ekonomi negara?
Gerakan tanpa basis massa hanya akan menjadi romantisme perlawanan. Terlihat heroik di media sosial, tetapi lumpuh di hadapan kekuasaan.
Dalam perspektif pemikir kritis seperti Paulo Freire, kesadaran politik tidak cukup berhenti pada refleksi moral. Kesadaran harus berubah menjadi praksis: tindakan kolektif yang terorganisir untuk mengubah realitas. Sementara Herbert Marcuse sejak lama mengingatkan bahwa perlawanan modern sering dijinakkan menjadi simbol-simbol kosong yang tetap aman bagi sistem. Kritik dibiarkan hidup, selama tidak benar-benar mengancam struktur kekuasaan.
Karena itu, problem terbesar gerakan mahasiswa hari ini bukan sekadar takut pada negara, melainkan kehilangan orientasi perjuangan. Gerakan lebih sibuk membangun citra moral daripada membangun kekuatan politik rakyat.
Jika kampus sungguh menyesal atas kondisi Indonesia hari ini, maka penyesalan itu tidak cukup ditempel di bundaran kampus. Penyesalan harus diwujudkan dengan membangun gerakan yang mampu mengorganisir kemarahan rakyat menjadi kekuatan politik.
Sebab sejarah tidak pernah berubah oleh spanduk permintaan maaf. Sejarah berubah ketika rakyat bergerak.
