JAKARTA, PUSATBERITA – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menurun dalam tiga survei terakhir. Survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan kini berada di angka 51 persen.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan angka tersebut belum dapat dimaknai sebagai mayoritas publik puas terhadap pemerintah. Sebab, selisih dengan responden yang menyatakan kurang puas atau tidak puas, yakni 46,9 persen, masih berada dalam margin of error sebesar 3,7 persen.
”Dengan margin of error 3,7 persen, tidak bisa disimpulkan bahwa yang lebih banyak adalah yang menilai puas atau sebaliknya, tidak puas,” kata Deni saat memaparkan hasil survei, Ahad, 26 Juli 2026.
Meski demikian, Deni menilai arah pergerakan kepuasan publik menunjukkan tren yang konsisten menurun. Pada November 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo masih mencapai 81,2 persen. Angka itu turun menjadi 66,4 persen pada Maret 2026 dan kembali merosot menjadi 51 persen pada Juli 2026.
”Jadi, konsisten turunnya,” ujarnya.
Survei dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden. Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon dengan metode double sampling, sedangkan 144 responden diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 3,7 persen.
Ekonomi Dinilai Memburuk
SMRC juga menemukan persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional memburuk.
Hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik atau sangat baik. Sebaliknya, 49,4 persen menyebut kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk. Sebanyak 33,9 persen menilai kondisinya sedang.
Sebanyak 45,8 persen responden juga menyatakan kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan setahun lalu. Adapun yang menilai ekonomi membaik hanya 19,7 persen.
Menurut Deni, hasil tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
”Persepsi publik ini mengonfirmasi sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang riil,” ujarnya.
Politik dan Hukum Ikut Menekan
Penilaian terhadap kondisi politik nasional juga cenderung negatif. Sebanyak 42,8 persen responden menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk. Sementara hanya 13,5 persen yang menilai baik atau sangat baik.
Di bidang penegakan hukum, 37,6 persen responden memberikan penilaian buruk atau sangat buruk. Sebaliknya, 26,4 persen menilai penegakan hukum baik atau sangat baik.
Deni mengatakan persepsi tersebut dipengaruhi sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan korupsi pada pelaksanaan program pemerintah hingga perkara yang melibatkan aparat penegak hukum.
”Publik mencium aroma potensi korupsi di pelaksanaan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Apalagi terakhir kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional dijadikan tersangka,” katanya.
Ia menambahkan, kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga memengaruhi penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum.
”Kasus ini terjadi di tengah survei. Kalau kejadiannya lebih awal, persepsi penegakan hukum bisa lebih buruk lagi,” ujar Deni.
Tiga Faktor Penentu
SMRC menganalisis hubungan antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo dengan persepsi publik mengenai ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Menurut Deni, ketiga variabel tersebut memiliki korelasi kuat terhadap penurunan approval rating Presiden.
”Tiga aspek itu sangat menjelaskan mengapa approval rating Presiden Prabowo mengalami penurunan yang tajam,” kata dia.
