Diduga Diperas, Pasien Rehab Narkoba Jadikan KTP sebagai Jaminan

- Penulis

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 14:56 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pasien rehabilitasi yang diduga menjadikan KTP, HP, dan dompet sebagai jaminan atas kekurangan administrasi.
Ilustrasi: Pusat-Berita.com/AI

Ilustrasi pasien rehabilitasi yang diduga menjadikan KTP, HP, dan dompet sebagai jaminan atas kekurangan administrasi. Ilustrasi: Pusat-Berita.com/AI

JAKARTA, PUSATBERITA — Seorang pasien rehabilitasi narkoba berinisial FAL diduga mengalami persoalan administrasi dengan Malaka Medicare Indonesia. HP, KTP, dan dompet milik pasien disebut menjadi jaminan atas kekurangan biaya administrasi.

Persoalan tersebut mencuat setelah adanya dugaan penahanan barang milik pasien, termasuk KTP. Atas informasi itu, redaksi mengonfirmasi pihak Malaka Medicare Indonesia untuk memperoleh penjelasan.

Pihak Malaka Medicare Indonesia melalui Jodi membantah melakukan penahanan terhadap barang milik pasien.

“Kita tidak melakukan penahanan, tapi Mbak [yang bersangkutan] yang menjaminkan barang-barangnya untuk kekurangan administrasinya,” ujar Jodi melalui pesan WhatsApp, Jumat (14/8/2026).

Menurut Jodi, barang-barang tersebut dijadikan jaminan oleh pasien untuk menyelesaikan kewajiban administrasi yang belum dipenuhi.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai mekanisme rehabilitasi, besaran biaya, serta proses pelimpahan pasien dari pihak terkait, Jodi tidak memberikan penjelasan.

“Bukan bagian saya, Bang. Itu, maaf,” ujarnya.

Surat pernyataan jaminan (foto: dokumentasi/FAL)

Meski pihak Malaka Medicare Indonesia menyebutnya sebagai jaminan, keberadaan KTP sebagai salah satu barang yang dikuasai tetap menjadi persoalan yang perlu diperjelas. KTP-el merupakan dokumen identitas resmi penduduk yang memuat sejumlah data kependudukan, termasuk NIK, alamat, foto, dan tanda tangan.

Baca Juga :  Senanatha Ajak Generasi Muda Meneladani Perjuangan Islam dan Sarekat Islam dalam Merebut Kemerdekaan

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 ayat (1) mengatur bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.

Ketentuan tersebut menjadi relevan untuk melihat bagaimana dokumen kependudukan milik pasien digunakan, disimpan, dan dikuasai oleh pihak lain.

Sementara itu, dugaan pemerasan dalam persoalan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan bukti lebih lanjut. Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi pemerasan, melainkan mencatat adanya dugaan serta keterangan dari pihak-pihak yang telah dikonfirmasi.

Pusat-Berita.com masih membuka ruang bagi pihak Malaka Medicare Indonesia maupun pasien untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut terkait persoalan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai HP, KTP, dan dompet yang disebut sebagai jaminan masih berdasarkan pernyataan pihak Malaka Medicare Indonesia dan informasi yang diterima redaksi.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pramono Anung Buka Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan HIMA Persis, Siapkan Akses Beasiswa KJMU serta LPDP Prodi Keagamaan
PW SEMMI Jakarta Raya Desak Transparansi Pendidikan Pejabat Publik
PIM Tagih Keseriusan Polri Usut Tuntas Penyadapan Presiden
KMHDI Apresiasi Ketegasan Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden: Desak Tiga Tersangka Segera Ditahan
Tiga Jenderal di Tetapkan Jadi Tersangka Dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Dugaan Presiden Disadap Secara Ilegal, Eks Kapolri Masuk Daftar
Malam Puncak PIKI Awards 2026: 8 Kategori Penerima Awards dan 2 Kategori Khusus
Sikap Cipayung Plus DKI Jakarta: Evaluasi Dua Tahun Rezim Salah Urus!
Berita ini 93 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 05:57 WIB

Pramono Anung Buka Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan HIMA Persis, Siapkan Akses Beasiswa KJMU serta LPDP Prodi Keagamaan

Kamis, 12 November 2026 - 15:12 WIB

PW SEMMI Jakarta Raya Desak Transparansi Pendidikan Pejabat Publik

Jumat, 6 November 2026 - 18:48 WIB

PIM Tagih Keseriusan Polri Usut Tuntas Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 00:25 WIB

KMHDI Apresiasi Ketegasan Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden: Desak Tiga Tersangka Segera Ditahan

Selasa, 3 November 2026 - 20:31 WIB

Tiga Jenderal di Tetapkan Jadi Tersangka Dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru

Kuasa Hukum WP, Anisa: Sejak Awal Klien Kami Siap Menghadapi Persidangan, Kami Justru Heran Proses P21 Memakan Waktu hingga Tujuh Bulan (Foto: Istimewa)

Sulawesi Utara

Tujuh Bulan Berstatus Tersangka, WP Desak Kepastian Persidangan

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB