MALUKU, PUSATBERITA — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 dinilai perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan dan kemerdekaan telah dirasakan masyarakat, termasuk di Provinsi Maluku.
Di tengah semarak perayaan kemerdekaan, persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.
Koordinator sekaligus Penanggung Jawab Gerakan Maluku Kawal Infrastruktur (GEMAK INFRA), Sitoly Mony, menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui upacara dan pengibaran bendera. Menurutnya, kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui pembangunan yang adil, pemerataan infrastruktur, serta pelayanan publik yang dapat dirasakan hingga pelosok daerah.
“Momentum 17 Agustus harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan refleksi. Jangan hanya berbicara tentang kemerdekaan secara simbolik. Rakyat Maluku juga membutuhkan kemerdekaan dalam bentuk jalan yang layak, jembatan yang menghubungkan masyarakat, serta pembangunan yang benar-benar hadir di tengah rakyat,” tegas Mony.
Jalan Terbengkalai, Rakyat Maluku Menunggu Kepastian
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki kebutuhan konektivitas yang besar. Jalan dan jembatan menjadi urat nadi yang menghubungkan masyarakat dengan pusat ekonomi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga wilayah produksi.
Namun, kondisi sejumlah ruas jalan yang rusak serta pembangunan infrastruktur yang dinilai terbengkalai menjadi sorotan GEMAK INFRA.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Kabupaten Buru Selatan.
Mony meminta Kementerian Pekerjaan Umum turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus mengevaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan proyek.
“Jangan sampai rakyat hanya melihat proyek dibangun, kemudian jalan terbengkalai dan masyarakat kembali menjadi korban. Pemerintah harus memastikan setiap proyek selesai, berkualitas, dan benar-benar bisa digunakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar, keterlambatan, lemahnya pengawasan, atau persoalan lainnya, pemerintah harus mengambil langkah korektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Bendungan Waeapo Harus Didukung Konektivitas
Mony juga menyoroti pembangunan Bendungan Waeapo di Pulau Buru yang disebut sebagai proyek strategis nasional.
Menurut dia, pembangunan proyek strategis nasional harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur pendukung, terutama jalan dan jembatan.
“Apa artinya proyek strategis nasional dibangun apabila akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung masyarakat masih rusak atau terbengkalai? Pembangunan Bendungan Waeapo harus didukung konektivitas yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu mendorong sektor pangan serta perekonomian daerah,” katanya.
Ia meminta pemerintah pusat melihat pembangunan Maluku secara terintegrasi dan tidak berjalan secara sektoral.
Desak Menteri PU Evaluasi BPJN dan Kasatker PJN Wilayah I Maluku
Atas persoalan tersebut, Mony mendesak Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku.
Evaluasi juga diminta dilakukan terhadap Kasatker PJN Wilayah I Provinsi Maluku, M. Ulwan Talaohu.
“Kami mendesak Menteri PU mengevaluasi BPJN Provinsi Maluku dan Kasatker PJN Wilayah I Maluku. Evaluasi harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan, kualitas pekerjaan, progres pembangunan, efektivitas pengawasan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” tegas Mony.
Menurutnya, desakan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pembangunan dan penggunaan anggaran negara, bukan persoalan pribadi terhadap pejabat tertentu.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang bersangkutan tidak memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku, Mony mendesak Menteri PU mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pergantian M. Ulwan Talaohu dari jabatan Kasatker PJN Wilayah I Provinsi Maluku.
“Maluku masih memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan siap bekerja keras untuk daerah. Yang kami butuhkan adalah pejabat yang siap turun ke lapangan, memahami karakter wilayah kepulauan, dan memastikan pembangunan benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat,” ujar Mony.
