Oleh Abdul Hakim | Pengajar perbandingan politik STISNU Kota Tangerang
Ingatan kita kembali ke 2023, ketika konstelasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2024 mulai memperlihatkan manuver para elite partai. Setiap kekuatan politik sibuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, membangun koalisi, serta menghitung kemungkinan untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan.
Di tengah dinamika tersebut, berembus isu mengenai keinginan Joko Widodo untuk memperpanjang masa kekuasaannya hingga tiga periode. Terlepas dari benar atau tidaknya isu itu sebagai agenda politik formal, wacana tersebut memperlihatkan satu gejala penting: kekuasaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai mandat konstitusional yang memiliki batas waktu, melainkan sebagai sumber daya politik yang kontinuitasnya perlu terus dinegosiasikan.
Ketika gagasan tiga periode tidak memperoleh jalan politik dan konstitusional, strategi keberlanjutan kekuasaan tampaknya bergeser ke bentuk lain. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto menjadi titik penting dalam perubahan tersebut. Politik dinasti memperoleh wajah baru: bukan dengan mempertahankan presiden yang sedang menjabat, melainkan dengan menempatkan anggota keluarga dalam struktur suksesi nasional.
Dalam perspektif ilmu politik, ini merupakan bentuk personalisasi kekuasaan, ketika institusi dan mekanisme demokrasi cenderung disesuaikan dengan kepentingan reproduksi pengaruh seorang pemimpin.
Masalahnya, kemenangan dalam pemilu tidak otomatis menjamin keberlanjutan kendali politik.
Jokowi mungkin berhasil mengantarkan putranya ke pusat kekuasaan, tetapi keberhasilan itu justru mengandung paradoks. Ia membuka jalan bagi pemerintahan baru yang memiliki legitimasi, kepentingan, dan kalkulasi politiknya sendiri. Dengan kata lain, Jokowi berhasil memengaruhi proses suksesi, tetapi belum tentu berhasil mengendalikan hasilnya.
Di sinilah letak kekeliruan kalkulasi politik Jokowi. Dalam teori relasi patron-klien, seorang patron dapat mempertahankan pengaruh selama ia menguasai sumber daya yang dibutuhkan klien, mulai dari akses politik, distribusi jabatan, dukungan finansial, hingga legitimasi. Namun, hubungan tersebut tidak pernah sepenuhnya permanen. Ketika klien memperoleh sumber daya dan legitimasi independen, ketergantungannya kepada patron akan berkurang. Bahkan, pada titik tertentu, klien dapat berubah menjadi pesaing.
Hubungan politik Jokowi dan Prabowo dapat dibaca melalui kerangka tersebut. Jokowi mungkin mengasumsikan bahwa dukungan elektoral, posisi Gibran sebagai wakil presiden, dan jaringan politik yang dibangun selama dua periode pemerintahannya akan menjadi instrumen untuk mempertahankan pengaruh dalam pemerintahan berikutnya.
Sebaliknya, asumsi itu mengabaikan satu prinsip mendasar dalam politik: kekuasaan tidak diwariskan seperti harta keluarga. Ia harus terus diproduksi melalui penguasaan institusi, koalisi, sumber daya, dan kemampuan mengendalikan keputusan politik.
Prabowo memasuki pemerintahan dengan basis kekuasaan dan jaringan politiknya sendiri. Ia tidak sepenuhnya bergantung pada Jokowi untuk memperoleh legitimasi. Setelah menjadi presiden, sumber daya konstitusional, kewenangan eksekutif, dan kemampuan membentuk koalisi berada di tangannya.
Dalam situasi demikian, posisi Jokowi secara struktural berubah. Dari seorang presiden yang menentukan arah permainan, ia berpotensi menjadi mantan penguasa yang harus menegosiasikan pengaruhnya dengan pemimpin baru.
Inilah ironi suksesi yang tidak diperhitungkan secara matang: seseorang dapat membantu menentukan siapa yang akan menggantikannya, tetapi tidak dapat memastikan bahwa penggantinya akan terus tunduk pada kehendaknya.
Persoalan menjadi lebih serius ketika personalisasi kekuasaan menjangkau institusi negara. Selama pemerintahan Jokowi, kritik terhadap politisasi kepolisian, birokrasi, dan penggunaan aparatur negara dalam kompetisi elektoral terus mengemuka.
Institusi yang semestinya bekerja berdasarkan hukum, profesionalisme, dan kepentingan publik kerap dipersepsikan sebagai bagian dari konfigurasi kekuasaan. Persoalannya bukan hanya apakah sebuah institusi berpihak kepada penguasa, melainkan apakah ia masih mampu mempertahankan otonomi dan netralitas ketika berhadapan dengan kepentingan politik.
Dalam negara demokratis, kepolisian dan birokrasi tidak boleh diperlakukan sebagai perpanjangan tangan keluarga, partai, ataupun kelompok pemenang pemilu. Keduanya merupakan institusi publik yang legitimasi dan kewenangannya bersumber dari hukum.
Ketika loyalitas personal menggantikan loyalitas institusional, negara mengalami erosi dari dalam. Aparatur mungkin tampak solid ketika seorang pemimpin berada di puncak kekuasaan, tetapi kesetiaan semacam itu dapat berubah begitu pusat gravitasi politik berpindah.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kapasitas mengendalikan aparatur dan kemampuan membangun institusi. Penguasa yang kuat secara personal belum tentu meninggalkan negara yang kuat secara kelembagaan. Bahkan, ketergantungan institusi pada figur tertentu justru dapat menciptakan kerentanan setelah figur tersebut meninggalkan jabatan.
Negara bukan perusahaan pribadi yang seluruh pegawainya wajib mempertahankan loyalitas kepada pemilik lama. Begitu pula, aparat bukan aset politik yang dapat diwariskan kepada penerus kekuasaan.
Di sisi lain, isu penyadapan yang belakangan mencuat perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas tentang politik informasi dan keamanan negara. Penyadapan, jika benar terjadi, merupakan persoalan serius karena menyangkut batas kewenangan aparat, perlindungan privasi, dan pengawasan demokratis terhadap institusi keamanan.
Namun, dalam politik kontemporer, sebuah skandal tidak hanya dinilai berdasarkan substansi peristiwanya. Ia juga perlu dibaca melalui momentum kemunculan, aktor yang berkepentingan, serta dampaknya terhadap agenda publik. Konsep agenda-setting dalam ilmu komunikasi politik menjelaskan bagaimana perhatian masyarakat dapat diarahkan kepada isu tertentu, sementara persoalan lain kehilangan ruang pembicaraan.
Dalam situasi ketika pemerintah menghadapi tekanan ekonomi, kritik terhadap kebijakan publik, atau ketegangan di antara elite, isu keamanan dan intelijen dapat memperoleh bobot politik yang besar. Ia bisa menjadi instrumen untuk membangun persepsi ancaman, mengalihkan perhatian, atau menekan lawan politik.
Namun, kemungkinan tersebut harus dibedakan secara tegas dari fakta yang telah terverifikasi. Tanpa bukti yang memadai, menghubungkan sebuah skandal dengan operasi pengalihan isu hanya akan menghasilkan spekulasi baru. Pangkal soalnya adalah prinsip kelembagaannya: siapa yang berwenang melakukan penyadapan, atas dasar hukum apa, siapa yang mengawasi, dan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Negara demokratis tidak boleh membiarkan perangkat intelijen berubah menjadi instrumen persaingan antarelite. Jika keamanan negara digunakan untuk melindungi kepentingan politik tertentu, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya privasi warga, melainkan juga supremasi hukum.
Prabowo kini berada pada posisi yang berbeda dari ketika ia menjadi kandidat presiden. Ia tidak lagi sekadar pemain yang harus bernegosiasi dengan kekuatan politik lain, tetapi pemegang kewenangan eksekutif yang dapat menentukan arah pemerintahan.
Dalam perspektif Machiavellian, seorang penguasa dituntut memahami bahwa loyalitas politik bersifat sementara dan bahwa stabilitas kekuasaan bergantung pada kemampuan mengelola kepentingan, membangun aliansi, serta mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan yang berpotensi menjadi pesaing.
Karena itu, tidak mengherankan apabila pemerintahan baru berusaha membangun pusat gravitasi politiknya sendiri. Konsolidasi kekuasaan dapat berlangsung melalui penataan koalisi, distribusi jabatan, penguatan jaringan pendukung, dan pengendalian agenda pemerintahan.
Dalam proses tersebut, pengaruh Jokowi secara alamiah dapat mengalami penyusutan. Bukan karena seluruh jaringan politiknya langsung lenyap, melainkan karena sumber daya utama kekuasaan kini berada di tangan presiden yang baru.
Marginalisasi politik tidak selalu membutuhkan konfrontasi terbuka. Ia dapat berlangsung secara perlahan melalui perubahan akses, berkurangnya pengaruh dalam pengambilan keputusan, dan berpindahnya loyalitas elite.
Dalam konteks ini, kemungkinan Jokowi tersingkir dari pusat pengaruh lebih masuk akal dibaca sebagai konsekuensi kompetisi politik daripada sebagai bukti adanya skenario tertentu yang telah dirancang secara sistematis. Politik tidak selalu menghukum mantan penguasa melalui penjara; terkadang ia cukup membuat sang mantan penguasa kehilangan relevansi.
Namun, konsolidasi kekuasaan tidak dengan sendirinya menghasilkan pemerintahan yang efektif. Ujian sesungguhnya bagi Prabowo terletak pada kemampuan mengelola ekonomi dan memenuhi tuntutan masyarakat. Pemerintahan dapat membangun koalisi yang gemuk, memperluas struktur birokrasi, dan mengonsolidasikan dukungan elite, tetapi semua itu tidak menjamin peningkatan kesejahteraan.
Negara yang tampak kuat di hadapan elite politik bisa saja lemah ketika berhadapan dengan persoalan lapangan kerja, daya beli, ketimpangan, dan kualitas pelayanan publik. Di sinilah bahaya politik patronase. Ketika distribusi jabatan dan sumber daya lebih ditentukan oleh kebutuhan mempertahankan koalisi daripada pertimbangan kapasitas, negara berisiko menjadi mahal tetapi tidak efektif.
Beban fiskal meningkat, birokrasi membesar, sementara produktivitas dan kualitas kebijakan tidak selalu mengikuti. Jika agenda pembangunan lebih sibuk memproduksi loyalitas politik daripada memperkuat kapasitas institusional, masyarakatlah yang akhirnya menanggung ongkosnya.
Karena itu, keberhasilan Prabowo tidak cukup diukur dari kemampuannya mengendalikan elite dan menjaga stabilitas koalisi. Ukurannya harus lebih substantif: apakah kebijakan ekonomi memperluas kesempatan hidup warga, apakah institusi publik bekerja secara profesional, dan apakah pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih merata. Kekuasaan yang hanya sibuk mengurus keberlanjutan dirinya sendiri pada akhirnya akan kehilangan legitimasi sosial.
Pada akhirnya, persoalan Jokowi bukan semata-mata bahwa ia kehilangan pengaruh setelah meninggalkan Istana. Persoalan yang lebih mendasar adalah warisan politik yang ditinggalkannya: normalisasi personalisasi kekuasaan, pelemahan batas antara kepentingan negara dan kepentingan politik, serta kecenderungan memperlakukan institusi demokrasi sebagai instrumen untuk mengamankan kesinambungan kekuasaan.
Dalam arti tertentu, Jokowi mungkin berhasil membangun jalan bagi suksesi yang diinginkannya, tetapi justru ikut menciptakan kondisi yang memungkinkan penerusnya membangun kekuasaan tanpa harus terus bergantung kepadanya. Inilah ironi terbesar politik Indonesia pasca-Reformasi. Reformasi 1998 dibangun di atas tuntutan pembatasan kekuasaan, supremasi sipil, kebebasan politik, dan penguatan institusi demokratis.
Namun, ketika kekuasaan kembali dipersonalisasi dan institusi publik semakin terseret ke dalam kompetisi elite, prinsip-prinsip tersebut menghadapi kemunduran. Demokrasi memang masih dapat menyelenggarakan pemilu, membentuk pemerintahan, dan mempertahankan prosedur konstitusional. Tetapi demokrasi prosedural tanpa institusi yang independen dapat berubah menjadi panggung legitimasi bagi konsentrasi kekuasaan.
Maka, mundurnya Gibran bukan sekadar kekalahan seorang mantan presiden dalam permainan politik yang pernah ia rancang. Ia adalah peringatan tentang watak kekuasaan yang dibangun di atas patronase dan loyalitas personal. Kekuasaan semacam itu selalu mengandung benih pengkhianatannya sendiri: ketika sumber daya berpindah tangan, kesetiaan ikut berpindah arah.
Jokowi mungkin mengira sedang mengatur langkah terakhir untuk mempertahankan pengaruhnya. Tetapi dalam politik, orang yang merasa sedang mengendalikan papan permainan sering kali lupa bahwa pemain lain juga memiliki strategi. Dan ketika permainan berakhir, yang paling penting bukan siapa yang berhasil menyingkirkan siapa, melainkan apakah demokrasi masih memiliki institusi yang cukup kuat untuk memastikan bahwa negara tetap milik semua dan tidak menjadi milik siapa pun.
