Dinsos Kota Tangerang Sampaikan Program Sekolah Rakyat Terkendala Luas Lahan

TANGERANG, PUSATBERITA – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Banten menyatakan tengah mempersiapkan pembangunan Program Sekolah Rakyat di Kota Tangerang yang digadang-gadang sebagai langkah pemerataan akses pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga tidak mampu atau miskin.

Kepala Dinsos Kota Tangerang Mulyani menyampaikan bahwa sudah mendapatkan surat dari Kementrian Sosial kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang.

“Kita sudah mengusulkan melalui surat Wali Kota sebelum lebaran, dan kita sampaikan ke kementrian sosial sudah diterima,” ucap Mulyani, Rabu (14/5) 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mulyani melanjutkan, terdapat persyaratan yang belum memenuhi syarat pada tahap pembangunan tersebut yakni ukuran luas lahan atau lokasi yang akan dibangun untuk Sekolah Rakyat.

“Ada syarat memang terakhir itu, karena lahan yang harus dipersiapkan itu minimal 5 hektar, kita tidak memiliki (lahan) itu,” lanjut Mulyani.

Ia menjelaskan bahwa sudah sempat mengusulkan tanah di daerah Perumnas Karawaci dengan ukuran tanah 1 hektar.

“Kemarin mau disurvei oleh Kementerian PUPR bersama Disnos Provinsi (Banten) akhirnya untuk Kota Tangerang sementara belum bisa karena diutamakan minimal 5 hektar ke atas,” tutur Mulyani.

Berdasarkan informasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, konsep pembelajaran dari Program Sekolah Rakyat ialah siswa akan diasramakan alias Boarding School dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Siswa tidak dipungut biaya apa pun alias gratis selama menempuh pendidikan. Siswanya diprioritaskan untuk kategori warga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1,” ujar Saiful dalam menjelaskan Sekolah Rakyat, Rabu (12/3) 2025.

Sejauh ini, Mulyani berkata, berhubung ukuran luas lahan belum memenuhi syarat jadi belum ada pembahasan lainnya, seperti kuota siswa pertama, anggaran pembangunan dan masih menunggu kebijakan lanjutan dari Pemerintah Pusat.

“Iya tidak tahu kedepannya apakah ada perubahan luas lahan, diperkecil misalnya,” kata Mulyani.

Mengenai pengelolaan kurikulum Mulyani menjelaskan akan juga melibatkan dengan Dinas Pendidikan. Menurutnya, sekarang ditangani Kemensos karena menyangkut data sasarannya ialah keluarga miskin.

“Tapi kalau nanti perihal pembelajaran dan kurikulum pasti kita akan melibatkan Kementerian Pendidikan,” pungkasnya.