JAKARTA, PUSATBERITA — Koordinator Pusat Forum Pembela Keadilan Nusantara (FPKN), Ali merespon tegas atas terpilihnya Putri Amanda Nurramadhani, 23 tahun, sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur periode 2025–2030 memicu polemik dinasti politik di tubuh organisasi pengusaha tersebut.
Menurutnya Jelas ada dugaan dinasti politik secara sistematis oleh gubernur kaltim saat ini. Padahal Praktek KKN indonesia itu memiliki unsur pidana dan jelas berlawanan dengan konstitusi.
“Putri Amanda ditetapkan secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi ke-VIII Kadin Kaltim di Samarinda, November 2025. Proses aklamasi terjadi mendadak setelah pesaing utamanya, Muhammad Ridwan selaku Ketua Kadin Samarinda, mengundurkan diri pada detik-detik terakhir sebelum voting,” ujar Ali, Senin (20/4/2026).
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa kronologi pemunduran diri kandidat pesaing putri Gubernur kaltim saat ini, tentu adanya dugaan keras terkait upaya secara sistemati yang di rencanakan.
Diketahui juga, polemik tersebut menjadi Sorotan publik yang lebih mengarah pada isu dinasti politik karena Putri Amanda diduga memiliki kedekatan kekeluargaan dengan politisi lokal sekaligus Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Keterkaitan itu menimbulkan pertanyaan soal independensi Kadin sebagai wadah pengusaha dari intervensi kekuasaan.
Ali mengungkapkan bahwa selain faktor usia yang masih sangat muda, muncul kekhawatiran terkait kelengkapan persyaratan administratif calon.
“Dalam AD/ART Kadin yang menjadi syarat pencalonan tersebut belum sepenuhnya lengkap. Namun demikian, forum Musprov tetap menyetujui dan mengesahkan Putri Amanda secara aklamasi,” tegasnya.
Ali mengatakan bahwa kritik datang dari sejumlah pelaku usaha yang menilai proses pemilihan tidak sehat dan mencederai prinsip demokrasi di organisasi profesi.
“Kadin seharusnya menjadi rumah bersama pengusaha, bukan perpanjangan kepentingan politik tertentu,” tutupnya dengan tegas.
Diketahui bahwa Hingga kini, polemik penetapan Putri Amanda sebagai Ketua Kadin Kaltim masih menjadi perbincangan di kalangan dunia usaha dan publik Kaltim. Sebab publik menilai ini adalah upaya dinasti politik yang sengaja di susun secara sistematis.
