Korupsi Merangsek ke Dana Desa

- Penulis

Kamis, 8 Mei 2025 - 12:57 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dok: pribadi/penulis.

Dok: pribadi/penulis.

Dede Rengifuryaan

Ketua PK SEMMI Cendekia Tangerang

Mahasiswa STISNU Nusantara Kota Tangerang


Fenomena korupsi masih terus terjadi di institusi pemerintahan pusat, daerah, bahkan di kalangan penegak hukum. Sanksi hukuman yang tidak memberikan efek jera menjadikan fenomena korupsi akan tetap tumbuh sepanjang waktu. Hal ini yang menjadi korupsi menjelma menjadi gurita yang merangsek ke belulang Ibu Pertiwi.

Sebagai warga desa, saya merasa khawatir dengan maraknya kasus korupsi di desa negeri ini. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Saya percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah korupsi di desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat banyak kasus korupsi di desa yang melibatkan pejabat desa,  penggelapan dana desa, penyalahgunaan anggaran, dan nepotisme. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Saya percaya bahwa salah satu penyebab utama korupsi di desa adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak keputusan yang diambil oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki kontrol atas penggunaan dana desa.

Baca Juga :  Indri Damayanthi: Perempuan Bukan Pelengkap Persatuan

Oleh karena itu, saya berharap pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti dengan menyediakan informasi tentang anggaran desa dan penggunaan dana desa secara online.

Selain itu, saya juga percaya bahwa memperkuat mekanisme pengawasan adalah kunci untuk mencegah korupsi di desa. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memantau penggunaan dana desa dan melaporkan jika ada penyalahgunaan. Pemerintah desa juga harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk mencegah korupsi.

Dengan demikian, kita dapat membangun desa yang lebih baik dan lebih sejahtera untuk semua warga. Kita harus bekerja sama untuk mencegah korupsi dan membangun desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

 

Editor: Topan Bagaskara

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Neofeodalisme dan Demokrasi, Kekuasaan Bukan Warisan Segelintir Orang
Menakar Dua Tahun Prabowo Gibran: Menguji Janji, Membongkar Paradoks Pembangunan, dan Menuntut Koreksi Kebijakan demi Keadilan Rakyat
Nightmare Scenario: Prabowo Mengunci Pusat Kekuasaan
TNI, Ruang Sipil, dan Jalan Generasi
Tragedi Siswa SD Pemalang: Ketika Sekolah Gagal Melindungi Anak
Potensi Desa, Kamuflase Baru Eksploitasi
‎Eco-Anxiety: Krisis Iklim dan Persoalan HAM
‎Bandung Lautan Api: Prabowo dan Moral Hazard Kekuasaan
Berita ini 11 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 23:51 WIB

Neofeodalisme dan Demokrasi, Kekuasaan Bukan Warisan Segelintir Orang

Kamis, 22 Oktober 2026 - 02:24 WIB

Menakar Dua Tahun Prabowo Gibran: Menguji Janji, Membongkar Paradoks Pembangunan, dan Menuntut Koreksi Kebijakan demi Keadilan Rakyat

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:27 WIB

Nightmare Scenario: Prabowo Mengunci Pusat Kekuasaan

Senin, 5 Oktober 2026 - 01:20 WIB

TNI, Ruang Sipil, dan Jalan Generasi

Minggu, 4 Oktober 2026 - 20:02 WIB

Tragedi Siswa SD Pemalang: Ketika Sekolah Gagal Melindungi Anak

Berita Terbaru

Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera (foto/ist)

Nasional

Hampir 50 Anggota DPR Teken Usulan HMP terhadap Gibran

Selasa, 10 Nov 2026 - 17:13 WIB

Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden memberikan pernyataan yang diunggah di kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia (@setwapres), Minggu (15/3/2026). Foto: Youtube Setwapres

Nasional

Bertemu Prabowo Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri

Selasa, 10 Nov 2026 - 16:02 WIB