Pj Walikota Tangerang Dituntut Berikan Uang Pengganti Pembebasan Lahan Warga Panunggangan Barat

- Penulis

Senin, 3 Februari 2025 - 17:24 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dok Pribadi: Sejumlah masyarakat Panunggangan Barst yang sedang melakukan aksi protes di kawasan pusat pemerintahan kota tangerang

Sejumlah warga kelurahan panunggangan barat melakukan protes kepada Pj Walikota Tangerang terkait pembebasan lahan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada senin (03/02/2025).

Protes yang dilakukan, berkaitan dengan uang pembebasan atas lahan yang dimiliki oleh ahli waris tersebut yang tidak kunjung dibayarkan oleh pihak pemerintah kota tangerang sejak 2020.

Pemerintah Kota Tangerang diketahui akan melakukan pembangunan turap penahan banjir dan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota nomor 601/2490-PUPR/2020 terkait dengan pembebasan lahan di wilayah tersebut.

Namun demikian, menurut kuasa hukum ahli waris Antoni Gebang, pemilik lahan di panunggangan tersebut, tidak ada yang menerima uang pengganti yang disampaikan oleh pemerintah kota tangerang hingga saat ini.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa setidaknya terdapat 10.000 Meter Persegi terdiri dari 10 kepala keluarga dengan luas berpariasi dari 800 hingga 1000 meter persegi.

Baca Juga :  PBA UNIMAL Gelar Sekolah Darurat untuk Anak Terdampak Bencana di Aceh Utara

Dalam aksi tersebut, pihaknya menduga bahwa pemerintah kota tangerang diduga terlibat korupsi atas pembebasan lahan dengan total kerugian pemilik lahan sebesar 30 milliar rupiah.

Ditempat yang sama, salah satu keluarga pemilik lahan berinisial (S) warga panunggangan barat yang berusia 50 tahun menyampaikan bahwa, lahan yang dimiliki keluarganya sudah di pergunakan sebelum indonesia merdeka.

“Iya, kita gunakan tanah itu untuk bertani dan berkebun, tapi tiba-tiba oleh pemerintah di gusur (pembangunan turap),” Ungkap salah satu keluarga ahli waris.

Dia juga menjelaskan bahwa, pihaknya telah melakukan protes ke pihak pemerintah sejak 2020 silam.

“Sudah demo terus, hasilnya tetap tidak ada kejelasan bagi kami,” terang salah satu ahli waris, yang juga peserta demonstrasi.

Mereka berharap, pemerintah dapat segera memberikan hak para warga yang belum dibayarkan atas pembebasan lahan proyek turap penahan banjir tersebut.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Masjid Al-Hikmah Basecamp Jadi Tuan Rumah Pengajian Bulanan Kota Tangerang
Momen Kapolda Bengkulu Bersujud Minta Maaf Depan Mahasiswa
Pramono Anung Buka Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan HIMA Persis, Siapkan Akses Beasiswa KJMU serta LPDP Prodi Keagamaan
Rasman Pimpin ASLINMAS, Dorong Linmas Peduli Isu Lingkungan
Tujuh Bulan Berstatus Tersangka, WP Desak Kepastian Persidangan
BMM dan Bank Muamalat Santuni 33 Muallaf di Tana Toraja: Hadirkan Kepedulian hingga Pelosok
ASLINMAS Kota Tangerang Siap Perkuat Peran Satlinmas, Rasman Susandi: Garda Terdepan Perlindungan Masyarakat
BEM PTNU Banten Tolak Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:06 WIB

Masjid Al-Hikmah Basecamp Jadi Tuan Rumah Pengajian Bulanan Kota Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 - 14:59 WIB

Momen Kapolda Bengkulu Bersujud Minta Maaf Depan Mahasiswa

Kamis, 19 November 2026 - 05:57 WIB

Pramono Anung Buka Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan HIMA Persis, Siapkan Akses Beasiswa KJMU serta LPDP Prodi Keagamaan

Rabu, 18 November 2026 - 14:54 WIB

Rasman Pimpin ASLINMAS, Dorong Linmas Peduli Isu Lingkungan

Selasa, 17 November 2026 - 22:07 WIB

Tujuh Bulan Berstatus Tersangka, WP Desak Kepastian Persidangan

Berita Terbaru

Kapolda Bengkulu Bersujud di Depan Mahasiswa (Foto: Istimewa)

Bengkulu

Momen Kapolda Bengkulu Bersujud Minta Maaf Depan Mahasiswa

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:59 WIB

Kuasa Hukum WP, Anisa: Sejak Awal Klien Kami Siap Menghadapi Persidangan, Kami Justru Heran Proses P21 Memakan Waktu hingga Tujuh Bulan (Foto: Istimewa)

Sulawesi Utara

Tujuh Bulan Berstatus Tersangka, WP Desak Kepastian Persidangan

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB