Oleh Abdul Hakim | Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang
Generasi Z memasuki usia produktif dalam situasi yang secara objektif lebih buruk dibanding generasi sebelumnya. Mereka dihimpit oleh lonjakan harga sewa, biaya hidup yang tak terkendali, dan pasar kerja yang semakin rapuh, sembari dipaksa menatap masa depan di mana robot, algoritma, dan kecerdasan buatan menggerogoti stabilitas pekerjaan yang tersisa.
Dari tekanan material inilah lahir gelombang protes global bukan sebagai anomali emosional anak muda, melainkan sebagai respons rasional terhadap kegagalan struktural negara dan pasar. Sejumlah pemerintahan telah tumbang: Nepal, Madagaskar, dan Bulgaria menjadi bukti bahwa ketidakpuasan Gen Z bukan sekadar kebisingan media sosial. Di negara seperti Indonesia, Peru, dan Serbia, pemerintah akan terus diguncang oleh keresahan kaum muda yang bersifat persisten, terorganisir secara horizontal, dan dimediasi oleh platform digital.
Inspirasi mereka tidak datang dari pamflet ideologis lama, melainkan dari video game, anime, dan simbol budaya pop global. Bahkan di Amerika, kemenangan mengejutkan Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota New York menandai pergeseran penting: politik keterjangkauan hidup kini menjadi poros utama generasi pekerja kaum muda, bahkan di jantung kapitalisme global.
Pemicu protes memang berbeda di tiap negara, tetapi secara umum menunjukkan pola keluhan yang nyaris seragam: ketimpangan yang semakin ekstrem, pekerjaan yang tidak layak dan tidak stabil, korupsi yang terasa struktural, serta keraguan mendalam bahwa pendidikan dan kerja keras akan mengantarkan mereka pada kualitas hidup setara orang tua mereka.
Fakta ini didukung Carnegie Protest Tracker yang mencatat 53 demonstrasi besar, masing-masing melibatkan lebih dari 10.000 orang di 33 negara sepanjang tahun ini, angka tertinggi sejak pemantauan dimulai pada 2017. Ini bukan letupan sesaat; ini indikator sistemik.
Untuk memahami apa yang mendorong kegelisahan ini di berbagai titik panas global, Bloomberg Economics memasukkan 22 juta titik data ke dalam model pembelajaran mesin, mulai dari polarisasi politik hingga ketimpangan pendapatan, dari harga minyak hingga struktur usia penduduk.
Hasilnya tegas dan mengganggu status quo: penetrasi media sosial yang tinggi dan usia median yang rendah secara signifikan meningkatkan risiko ketidakpuasan berubah menjadi keresahan sipil berskala besar. Kelompok usia muda dan terkoneksi adalah masyarakat yang cepat memobilisasi, cepat belajar dari pengalaman lintas negara, dan kehilangan kesabaran terhadap elite yang dianggap tuli.
Di Mexico City, sekitar 17.000 demonstran Gen Z berbaris pada pertengahan November 2025. Alexander Alvarado, mahasiswa usia 20 tahun, mengangkat poster Master Chief, tokoh utama game Halo, yang menolak perintah yang dianggap keliru. Ini bukan sekadar estetika pop; ini alegori politik.
Menurutnya, itu yang menggerakkan anak muda untuk menentang apa yang menurut mereka tidak benar di negara tersebut sambil bertanya-tanya bagaimana ia akan mampu keluar dari rumah orang tuanya. Ia mengetahui rencana aksi dari Discord, lalu mempelajari gerakan serupa di Spanyol, Argentina, hingga Nepal, tempat protes Gen Z berhasil menjatuhkan pemerintahan.
Di Kathmandu, Amrita Ban, 23 tahun, turun ke jalan pada September. Bertahun-tahun ia menyaksikan saudaranya bermigrasi ke luar negeri demi pekerjaan, sementara anak-anak elite politik hidup mewah yang menumpuk kemarahan laten. Ketika pemerintah memberlakukan larangan media sosial yang dipersepsikan sebagai upaya membungkam kritik, amarah itu meledak.
Represi tidak memadamkan protes. Aparat keamanan bertindak brutal; gedung-gedung pemerintah dibakar, parlemen diserbu, rumah perdana menteri dan hotel mewah Kathmandu Hilton dilalap api. Namun yang terjadi selanjutnya jarang terlihat dalam sejarah kontemporer: pemerintah jatuh.
Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada 8 September. Lebih jauh, militer membuka dialog dengan pemimpin protes. Melalui jajak pendapat di Discord, sebuah ironi politik digital, mereka memilih Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, sebagai pemimpin sementara. Nepal pun memiliki pemimpin perempuan pertama, dengan pemilu dijadwalkan Maret.
Seperti dalam protes Gen Z sebelumnya di Indonesia, bendera bajak laut Jolly Roger dari manga One Piece menjadi simbol perlawanan. Ia muncul di Nepal, Madagaskar, Peru, dan Meksiko, bahasa visual global bagi generasi yang melihat diri mereka sebagai kru yang menantang tatanan lama yang korup dan eksklusif.
Model Bloomberg menunjukkan bahwa di Peru dan Meksiko, dua negara paling timpang di dunia, menegaskan ketimpangan pendapatan adalah pemicu utama keresahan. Di Filipina, korupsi politik menempati posisi teratas. Di Madagaskar, kemiskinan ekstrem menjadi faktor kunci: sekitar dua pertiga penduduk hidup dengan kurang dari tiga dolar per hari, sementara kegagalan negara menyediakan air bersih dan sanitasi memicu kemarahan terbuka.
Ini menggarisbawahi satu poin penting: Gen Z tidak memberontak karena ideologi abstrak, melainkan karena kegagalan konkret negara memenuhi fungsi dasarnya.
Melihat ke depan menuju 2026, Bloomberg Economics mengidentifikasi Ethiopia, Republik Afrika Tengah, Angola, Guatemala, Republik Kongo, dan Malaysia sebagai negara dengan risiko keresahan sipil tertinggi.
Keenamnya mencatat kenaikan risiko tercepat sejak awal tahun. Malaysia, khususnya, menghadapi kombinasi berbahaya antara kekecewaan ekonomi, politik identitas, dan retakan koalisi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri mengakui bahwa protes Gen Z menandai perubahan: kaum muda kini memprioritaskan tata kelola bersih dan tidak lagi bisa diabaikan.
Secara agregat, negara maju dan ekonomi besar relatif lebih tahan terhadap kerusuhan berskala penuh. Apa yang terjadi di Amerika Serikat, Indonesia, dan Israel, menunjukkan bahwa kemarahan generasi muda bukan monopoli negara miskin. Di negara kaya pun, disrupsi AI dan krisis keterjangkauan hidup melahirkan “politik biaya hidup” yang mencerminkan dinamika negara berkembang.
Indikator penderitaan kaum muda memperkuat gambaran ini. Bloomberg mencatat bahwa pengangguran kaum muda dan inflasi rata-rata lima tahun, menunjukkan tekanan ekonomi yang terus meningkat di hampir seluruh dunia. Bahkan Zimbabwe dan Argentina mencatat inflasi tiga digit.
Secara global, sekitar satu dari empat anak muda tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Ini bukan kegagalan individu; ini kegagalan struktural pasar tenaga kerja global. Akibatnya, banyak yang terperangkap di sektor jasa berproduktivitas rendah dan ekonomi gig. Miora Rasoanirina, kurir e-commerce 22 tahun di Madagaskar, menegaskan bahwa kerja keras membuat ia tetap miskin.
Ia membandingkan hidupnya dengan generasi orang tuanya yang memiliki gaji stabil. Ia bagian dari generasi yang bekerja banyak tapi tetap menderita, pesan yang kemudian bergema lintas benua, dari Eropa hingga Amerika Latin dan Afrika. Keluhan serupa datang dari Nelly Razafimamonjy, lulusan hukum, 24 tahun, hidup dari kontrak sementara, dan dari Oussama, teknisi laboratorium muda di Maroko merasa “hanya perubahan radikal” yang memungkinkan ia meniru keberhasilan orang tuanya.
Di Serbia, mahasiswa menjadi tulang punggung gerakan anti-pemerintah terbesar dalam satu dekade, memanfaatkan jaringan kampus dan organisasi ad-hoc untuk memobilisasi massa, sesuatu yang gagal dilakukan oposisi mapan. Di Bulgaria, perdana menteri mundur setelah protes terhadap anggaran yang dianggap memperkuat korupsi.
Di Filipina, Gen Z menjadi akselerator dalam gerakan nasional melawan korupsi dan mahalnya hidup, diperparah oleh ancaman AI terhadap sektor jasa yang menyerap banyak tenaga muda. Di Indonesia, jaket hijau pengemudi ojek online dan bendera One Piece menjadi simbol ekonomi informal yang rapuh dan frustrasi politik yang membara.
Daron Acemoglu menyebut semua ini sebagai bagian dari krisis demokrasi global, dengan kaum muda sebagai ujung tombaknya. Jika demokrasi liberal gagal menawarkan solusi yang adil, realistis, dan aspiratif, dukungan terhadap institusi itu sendiri akan runtuh. Bayang-bayang Musim Semi Arab menjadi peringatan: revolusi tanpa transformasi struktural berakhir pada kekecewaan.
Ke Mana Arah Krisis Ini?
Dari perspektif ilmu politik, pola ini mengarah pada kesimpulan yang sulit dihindari: pemerintahan yang gagal merespons tuntutan material dan simbolik Gen Z berada pada risiko delegitimasi akut. Bukan karena Gen Z secara inheren radikal, melainkan karena kondisi objektif, yaitu ketika mobilitas sosial macet, ketimpangan melebar, dan saluran representasi tidak responsif, memaksa mereka mencari jalan di luar institusi formal.
Negara dengan populasi muda, penetrasi media sosial tinggi, ketimpangan tajam, dan ekonomi informal luas seperti Indonesia, Filipina, Peru, dan Malaysia harus dibaca sebagai zona rawan krisis legitimasi. Jika tuntutan Gen Z diabaikan atau direpresi, protes ekonomi akan bermetamorfosis menjadi krisis politik, bahkan krisis rezim.
Gen Z adalah indikator awal kegagalan negara abad ke-21. Mereka bukan sekadar generasi yang marah; mereka adalah barometer masa depan politik. Dan sejarah mengajarkan satu hal yang konsisten: negara yang menutup telinga terhadap generasi mudanya sedang mempercepat hitung mundur kekuasaannya sendiri.
