Partai Gema Bangsa Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

- Penulis

Minggu, 18 Januari 2026 - 14:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Gema Bangsa secara tegas menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Foto: Ai).

Partai Gema Bangsa secara tegas menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Foto: Ai).

‎‎JAKARTA, PUSATBERITA – Partai Gema Bangsa secara tegas menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

‎Partai yang dipimpin oleh Ahmad Rofiq tersebut menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan sistem Pilkada secara langsung oleh rakyat.

‎Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro mengaku pihaknya menilai bahwa Pilkada langsung merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang harus dijaga karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung.

‎Dalam pernyataannya, Joko menegaskan bahwa usulan Pilkada melalui DPRD berpotensi menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik, sekaligus membuka ruang dominasi elite dan kepentingan tertentu dalam menentukan kepala daerah.

‎“Gema Bangsa menolak usulan pilkada melalui DPRD. Kami secara tegas menginginkan dan akan terus memperjuangkan pemilihan langsung, sebagaimana tertuang dalam visi partai, yaitu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan tunduk pada tekanan oligarki,” kata Joko dalam konferensi persnya, Jakarta, Jumat (16/1/2025).

Baca Juga :  Ciptakan Kader Unggul dan Tangguh, PII Jakarta Gelar Training 3 Titik

‎Joko menuturkan jika demokrasi tidak boleh direduksi hanya demi alasan efisiensi atau stabilitas politik jangka pendek.

‎Menurutnya penguatan demokrasi justru harus diarahkan pada peningkatan kualitas partisipasi publik, transparansi, serta pendidikan politik bagi masyarakat.

‎Lebih lanjut, kata Joko, sikap tersebut sejalan dengan visi dan misi Partai Gema Bangsa yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

‎”Karenanya, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi hak politik rakyat dinilai perlu ditolak dan dikritisi secara terbuka,” tuturnya.

‎Joko menegaskan partainya akan terus menyuarakan penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD dalam berbagai forum politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

‎”Gema Bangsa juga berkomitmen untuk mendorong dialog publik dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat sipil guna menjaga keberlangsungan demokrasi yang partisipatif,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo
Skandal Penyadapan, Prabowo Copot Listyo Sigit
Menlu Singapura Temui Prabowo di Hambalang
Kader HMI Batusangkar Maju Caketum PB HMI, Alumni Rapatkan Barisan
Massa Aksi Bertahan di Bundaran HI di Tengah Hujan Deras
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa: Tepati atau Pergi
Gelorakan Dakwah Ekonomi, PB SEMMI Dorong Potensi Industri Olahraga Nasional
Syahganda Nainggolan Dilantik Jadi Kepala Bakom Gantikan Qodari
Berita ini 19 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 17:45 WIB

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:01 WIB

Menlu Singapura Temui Prabowo di Hambalang

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:53 WIB

Kader HMI Batusangkar Maju Caketum PB HMI, Alumni Rapatkan Barisan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:45 WIB

Massa Aksi Bertahan di Bundaran HI di Tengah Hujan Deras

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:47 WIB

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa: Tepati atau Pergi

Berita Terbaru

Daniel H Nainggolan, Ketua Umum Poros Intelektual Muda (Foto/ist)

Jakarta

PIM Tagih Keseriusan Polri Usut Tuntas Penyadapan Presiden

Jumat, 6 Nov 2026 - 18:48 WIB

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (foto/istimewa)

Pilihan Redaksi

Mantan Presiden Bisa Diperiksa dalam Kasus Penyadapan

Rabu, 4 Nov 2026 - 18:10 WIB

Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo

Rabu, 4 Nov 2026 - 17:45 WIB