Partai Gema Bangsa Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

- Penulis

Minggu, 18 Januari 2026 - 14:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Gema Bangsa secara tegas menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Foto: Ai).

Partai Gema Bangsa secara tegas menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Foto: Ai).

‎‎JAKARTA, PUSATBERITA – Partai Gema Bangsa secara tegas menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

‎Partai yang dipimpin oleh Ahmad Rofiq tersebut menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan sistem Pilkada secara langsung oleh rakyat.

‎Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro mengaku pihaknya menilai bahwa Pilkada langsung merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang harus dijaga karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung.

‎Dalam pernyataannya, Joko menegaskan bahwa usulan Pilkada melalui DPRD berpotensi menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik, sekaligus membuka ruang dominasi elite dan kepentingan tertentu dalam menentukan kepala daerah.

‎“Gema Bangsa menolak usulan pilkada melalui DPRD. Kami secara tegas menginginkan dan akan terus memperjuangkan pemilihan langsung, sebagaimana tertuang dalam visi partai, yaitu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan tunduk pada tekanan oligarki,” kata Joko dalam konferensi persnya, Jakarta, Jumat (16/1/2025).

Baca Juga :  ‎Pilkada Dipilih DPRD, Pengamat: DPRD Tak Wakili Daulat Rakyat

‎Joko menuturkan jika demokrasi tidak boleh direduksi hanya demi alasan efisiensi atau stabilitas politik jangka pendek.

‎Menurutnya penguatan demokrasi justru harus diarahkan pada peningkatan kualitas partisipasi publik, transparansi, serta pendidikan politik bagi masyarakat.

‎Lebih lanjut, kata Joko, sikap tersebut sejalan dengan visi dan misi Partai Gema Bangsa yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

‎”Karenanya, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi hak politik rakyat dinilai perlu ditolak dan dikritisi secara terbuka,” tuturnya.

‎Joko menegaskan partainya akan terus menyuarakan penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD dalam berbagai forum politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

‎”Gema Bangsa juga berkomitmen untuk mendorong dialog publik dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat sipil guna menjaga keberlangsungan demokrasi yang partisipatif,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerhana Matahari Total 12 Agustus 2026 Tak Lintasi Indonesia
Haji Agus Salim: Ketika Seorang Diplomat Besar Tak Mampu Beli Kain Kafan
Menhut Ancam Hukum Berat Pelaku Karhutla Gunung Bromo
PKS Dukung Reshuffle Kabinet Prabowo Tak Harus dari Partai
Pendanaan Pindar dari Lender Asing Tembus Rp 17,28 Triliun
Ini Kisaran Honor Anggota Paskibraka, dari Daerah hingga Nasional
Indonesia Catat Serangan Buaya Tertinggi di Dunia, Seiring Rusaknya Habitat
‎SMRC: 42,8 Persen Persepsi Publik terhadap Kondisi Politik Anjlok
Berita ini 16 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 02:55 WIB

Gerhana Matahari Total 12 Agustus 2026 Tak Lintasi Indonesia

Selasa, 11 Agustus 2026 - 02:09 WIB

Haji Agus Salim: Ketika Seorang Diplomat Besar Tak Mampu Beli Kain Kafan

Senin, 10 Agustus 2026 - 05:54 WIB

Menhut Ancam Hukum Berat Pelaku Karhutla Gunung Bromo

Minggu, 9 Agustus 2026 - 12:03 WIB

PKS Dukung Reshuffle Kabinet Prabowo Tak Harus dari Partai

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 21:03 WIB

Pendanaan Pindar dari Lender Asing Tembus Rp 17,28 Triliun

Berita Terbaru