Organisasi Daerah Se-Jakarta Serukan Mosi Tidak Percaya Polri

- Penulis

Senin, 2 Maret 2026 - 15:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Organisasi Daerah se-Jakarta Saat Melakukan Deklarasi Mosi Tidak Percaya Polri (Foto: Istimewa)

Organisasi Daerah se-Jakarta Saat Melakukan Deklarasi Mosi Tidak Percaya Polri (Foto: Istimewa)

JAKARTA, PUSATBERITA — Aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta menyampaikan pernyataan sikap resmi menyikapi sejumlah peristiwa yang melibatkan aparat penegak hukum dalam beberapa waktu terakhir yang dinilai telah mengguncang nurani publik serta berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dalam pernyataan tersebut, aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta menyoroti sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, antara lain:

  1. Meninggalnya seorang remaja berusia 14 tahun bernama Arianto Tawakkal di Tual, Maluku, pada 19 Februari 2026, yang diduga terjadi setelah korban dihantam helm taktikal oleh anggota Brimob.
  2. Kematian polisi muda Bripda DP yang diduga akibat penganiayaan oleh seniornya di Asrama Polisi kompleks Polda Sulawesi Selatan.
  3. Kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.
  4. Kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktavandy, siswa SMK Negeri 4 Semarang, oleh seorang anggota polisi pada November 2024 dengan alasan pembubaran tawuran.
  5. Proses pidana terhadap dua anggota Brimob terkait kematian Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Baca Juga :  Warga Kampung Bubulak Pawai Obor, Sambut Bulan Suci Ramadhan

Aliansi menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas negara hukum. Menurut mereka, tanpa transparansi, akuntabilitas, serta keberanian menindak pelanggaran di internal institusi, kepercayaan masyarakat akan terus menurun.

“Langkah tegas, terbuka, dan berkeadilan adalah keharusan demi memastikan hukum benar-benar berdiri untuk semua warga negara tanpa pengecualian,” demikian pernyataan resmi aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta.

Tuntutan Aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta.

Dalam sikap resminya, Elsandy selaku Ketua Aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta menyampaikan sejumlah tuntutan:

  1. Mengecam keras segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum aparat tanpa terkecuali.
  2. Mendesak penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap seluruh kasus.
  3. Mendorong evaluasi menyeluruh serta reformasi institusi kepolisian.
  4. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap institusi Polri hingga ada langkah konkret pembenahan.

Elsandy selaku Ketua Aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus-kasus tersebut serta menyerukan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi proses penegakan hukum di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prahara Rotasi Jabatan di Bogor: Antara Dugaan Pidana ASN dan Posisi ‘Basah’ di RSUD
Sambut Harlah ke-92, PAC GP Ansor Sepatan Gelar Halal Bihalal dan Konsolidasi Organisasi.
Diduga Menabrak KUHP & KUHAP Baru, Polresta Tigaraksa Tangerang di Praperadilkan
FPKN: Pengangkatan Kadin dan Polemik Dinasti Politik Gubernur Kaltim
Harlah ke-66 PMII: Momentum Kembali ke Khittah dan Penegasan Sikap Kritis
Diduga Langgar Izin, PT. Duta Abadi Primantara di Demo Puluhan Pemuda
Tuduhan “Penistaan Agama” Terhadap Jusuf Kalla, PB PII Buka Suara
BMM Sulawesi Selatan Gelar Pelatihan Ekonomi Mandiri
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 13:27 WIB

Prahara Rotasi Jabatan di Bogor: Antara Dugaan Pidana ASN dan Posisi ‘Basah’ di RSUD

Senin, 20 April 2026 - 19:47 WIB

Sambut Harlah ke-92, PAC GP Ansor Sepatan Gelar Halal Bihalal dan Konsolidasi Organisasi.

Senin, 20 April 2026 - 18:53 WIB

Diduga Menabrak KUHP & KUHAP Baru, Polresta Tigaraksa Tangerang di Praperadilkan

Senin, 20 April 2026 - 18:42 WIB

FPKN: Pengangkatan Kadin dan Polemik Dinasti Politik Gubernur Kaltim

Jumat, 17 April 2026 - 14:34 WIB

Harlah ke-66 PMII: Momentum Kembali ke Khittah dan Penegasan Sikap Kritis

Berita Terbaru