TANGERANG, PUSATBERITA — Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Tangerang, Topan Bagaskara, menilai imbauan agar masyarakat Pati tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar ke Jakarta perlu dilihat secara proporsional.
Menurut Topan, menjaga Jakarta tetap aman dan damai merupakan tanggung jawab bersama. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi hak masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Kalau yang dikhawatirkan adalah kericuhan, yang harus dicegah adalah kekerasan, perusakan, dan tindakan melanggar hukum. Bukan jumlah masyarakat yang datang untuk menyampaikan pendapat secara damai,” kata Topan.
Ia juga menilai persoalan masyarakat Pati jangan sampai dibingkai sebagai persoalan antara masyarakat Pati dan masyarakat Betawi.
“Orang Pati yang datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR datang sebagai warga negara Indonesia. Mereka tidak sedang datang meminta izin kepada orang Betawi. Mereka datang kepada lembaga negara,” ujarnya.
Menurut Topan, identitas Betawi tentu harus dihormati sebagai bagian penting dari sejarah dan kebudayaan Jakarta. Namun, ketika yang menjadi tujuan adalah DPR RI, konteksnya bukan lagi persoalan wilayah etnis, melainkan ruang politik nasional.
“Jakarta memang punya identitas Betawi. Kita hormati itu. Tetapi DPR RI bukan lembaga adat Betawi. DPR adalah lembaga negara yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, jangan sampai warga dari daerah lain seolah-olah diposisikan sebagai orang luar ketika datang menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Topan juga menilai dialog dengan DPR dan demonstrasi tidak perlu dipertentangkan.
“Dialog itu baik, audiensi juga baik. Tetapi demonstrasi adalah hak politik masyarakat. Keduanya bisa berjalan bersama. Jangan karena ada mekanisme dialog, kemudian rakyat dianggap cukup mengirim beberapa orang untuk mewakili seluruh suara mereka,” katanya.
Ia menegaskan, yang lebih penting dari memperdebatkan jumlah massa adalah mendengar substansi tuntutan masyarakat Pati.
“Pertanyaan kita seharusnya bukan hanya berapa banyak orang yang datang ke Jakarta, tetapi mengapa mereka datang dan apa yang mereka tuntut. Kalau ada aspirasi yang ditujukan kepada DPR, maka dengarkan substansinya. Jangan sampai kita terlalu sibuk menjaga ketenangan sampai lupa mendengar suara rakyat,” pungkas Topan.
