BANTEN, PUSAT BERITA- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tangerang turut serta dalam aksi yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Banten pada Senin, 1 September 2025 di Kantor DPRD Provinsi Banten. Aksi ini digelar sebagai respons atas kegagalan DPR RI mewakili kepentingan rakyat, lemahnya peran aparat dalam melindungi masyarakat, serta semakin besarnya jarak antara elite politik dengan kondisi riil rakyat di lapangan.
Aksi menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari kenaikan tunjangan DPR yang tidak berempati pada rakyat, lemahnya transparansi anggaran, kriminalisasi terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil, hingga tingginya angka pengangguran di Banten yang masih mencapai 6,64 %.
Dalam pernyataannya, Ketua PKC PMII Provinsi Banten, Sahabat Winah Setiawati, menegaskan:
“PMII Banten hadir untuk mengingatkan bahwa DPR dan pemerintah jangan lagi mengkhianati rakyat. Saat rakyat kesulitan, elit justru berpesta dengan tunjangan. Kami menegaskan, demokrasi tidak boleh dibajak oleh kepentingan segelintir orang. Negara wajib melindungi hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, bukan membungkam dengan tindakan represif.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Ketua PC PMII Kota Tangerang, Sahabat Oki Putra Arsulan, menambahkan perspektif lokal:
“Kehadiran PMII Kota Tangerang dalam aksi hari ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa. Kami melihat persoalan Banten sangat nyata: angka pengangguran masih 6,64 %, efisiensi anggaran harus konsisten diarahkan ke pendidikan dan infrastruktur, dan praktik percaloan kerja masih marak. Karena itu, kami tegaskan bahwa suara mahasiswa Tangerang akan terus bersatu dengan rakyat untuk mengawal transparansi dan menuntut keadilan sosial.”
PMII Kota Tangerang menegaskan akan terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial, transparansi anggaran, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat bersama PKC PMII Banten dan cabang-cabang lainnya.
Artikel Lain: Poros Intelektual Muda (PIM) Desak Presiden Ambil Tindakan Tegas
