TANGERANG, PUSATBERITA – Dampak dari proyek galian pipa milik Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang mulai menuai sorotan tajam dari masyarakat. Setelah sebelumnya warga mengeluhkan kemacetan parah akibat pengerjaan proyek yang dinilai “grasah-grusuh”, kini kerusakan jalan dan gangguan aktivitas masyarakat mulai dirasakan secara langsung.
Salah satu dampak yang terjadi terlihat ketika kendaraan truk mengalami amblas di sisi jalan yang diduga terdampak kondisi tanah labil akibat bekas galian proyek pipa. Peristiwa tersebut memicu kekhawatiran warga karena dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan serta memperburuk kondisi infrastruktur di sekitar lokasi pekerjaan.
Masyarakat menilai pengerjaan proyek yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik vendor maupun kontraktor pelaksana, terkesan ugal-ugalan dan tidak memperhatikan dampak lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Selain menyebabkan kemacetan berkepanjangan, proyek tersebut juga dinilai meninggalkan kondisi jalan yang rawan rusak dan membahayakan pengendara.
Warga menegaskan bahwa jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka citra dan kepercayaan publik terhadap pelayanan Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang ikut dipertaruhkan. Proyek yang seharusnya bertujuan meningkatkan pelayanan air bersih justru dianggap menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat.
“Masyarakat tidak menolak pembangunan ataupun pemasangan jaringan pipa PDAM, tetapi cara pengerjaannya harus profesional dan memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban akibat kerja kontraktor yang asal-asalan,” ujar salah satu warga.
Masyarakat meminta vendor dan kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak yang ditimbulkan akibat proyek galian tersebut, mulai dari kerusakan jalan, gangguan lalu lintas, hingga potensi kecelakaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Selain itu, warga juga mendesak pihak Perumdam TKR Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut. Jika ditemukan adanya kelalaian maupun pekerjaan yang tidak sesuai standar operasional, masyarakat meminta agar pihak vendor dan kontraktor dikenakan sanksi tegas hingga penalti.
Menurut warga, pengawasan terhadap proyek infrastruktur pelayanan publik harus diperketat agar tidak merugikan masyarakat luas. Mereka berharap proyek pembangunan tidak dijalankan secara semrawut yang pada akhirnya justru mencoreng nama baik perusahaan daerah itu sendiri.
“Jangan sampai citra Perumdam TKR rusak karena ulah vendor atau kontraktor yang bekerja secara ugal-ugalan dan tidak profesional,” tegas warga lainnya
