Sejumlah Tenaga Honorer Nias Selatan Surati Bupati Soal Evaluasi Hasil Pengumuman PPPK

- Penulis

Kamis, 11 September 2025 - 23:34 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah tenaga honorer di Nias Selatan surati Bupati minta evaluasi hasil pengumuman PPPK paruh waktu. (Foto/istimewa)

Sejumlah tenaga honorer di Nias Selatan surati Bupati minta evaluasi hasil pengumuman PPPK paruh waktu. (Foto/istimewa)

KABUPATEN NIAS SELATAN, PUSATBERITA – Sejumlah tenaga honorer teknis dan guru di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, menyampaikan keberatan atas hasil pengumuman alokasi kebutuhan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Hasil seleksi yang diumumkan melalui surat Bupati Nisel Nomor 800.1.2.2/15905/PANSELDA/BKPSDM/2025 tertanggal 8 September 2025 itu dinilai tidak transparan. Pasalnya, nama mereka tidak tercantum meski sudah terdaftar di database Non-ASN BKN, termasuk kategori R3, serta pernah mengikuti ujian PPPK pada 2024.

Mereka menduga ketidaklulusan itu terjadi karena pimpinan unit kerja tidak mengusulkan nama mereka. Lebih jauh, para honorer mengungkap adanya kejanggalan. Beberapa oknum yang dinyatakan lulus justru tidak terdaftar di database BKN, bahkan ada yang bukan tenaga honorer.

Dalam surat keberatan yang disampaikan, para honorer meminta Bupati Nisel meninjau kembali hasil seleksi PPPK Paruh Waktu secara adil, transparan, dan objektif. Mereka juga mendesak adanya penjelasan resmi mengenai dasar kelulusan peserta, terutama yang masa kerjanya lebih singkat dibandingkan tenaga honorer lama.

Baca Juga :  Batu Bara Tercecer di Jalan Kawasan PLTU Suralaya, Warga Khawatirkan Dampak Lingkungan

Selain melayangkan surat, para honorer juga melakukan audiensi ke Kantor Bupati di Jalan Arah Sorake Km 5, Fanayama, Kamis (11/9/2025). Mereka diterima langsung oleh Wakil Bupati Nias Selatan, Yusuf Nache.

Menanggapi hal tersebut, Yusuf Nache menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan itu. “Terkait adanya laporan atau surat keberatan soal data siluman atau ketidakvalidan data, kami akan membentuk tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan bekerja cepat, dan hasilnya akan disampaikan kepada Pak Bupati,” tegasnya.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Relokasi PKL Pasar Anyar, Satpol PP Kota Tangerang Utamakan Dialog dan Solusi
Desakan Pemakzulan, Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY
KMHDI Apresiasi Ketegasan Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden: Desak Tiga Tersangka Segera Ditahan
Tiga Jenderal di Tetapkan Jadi Tersangka Dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Dugaan Presiden Disadap Secara Ilegal, Eks Kapolri Masuk Daftar
Apel Pagi Kemenag Kota Tangerang, Kepala Kantor Tekankan Tiga Aspek Kedisiplinan Pegawai
Seni Betawi Semarakkan Hajatan Budaya Batuceper 2026
Benyamin Patondok Motivasi Mahasiswa IAKN Toraja: Bangun Disiplin, Kemandirian, dan Masa Depan Gemilang
Berita ini 9 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 12:03 WIB

Relokasi PKL Pasar Anyar, Satpol PP Kota Tangerang Utamakan Dialog dan Solusi

Rabu, 4 November 2026 - 12:59 WIB

Desakan Pemakzulan, Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY

Rabu, 4 November 2026 - 00:25 WIB

KMHDI Apresiasi Ketegasan Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden: Desak Tiga Tersangka Segera Ditahan

Selasa, 3 November 2026 - 20:31 WIB

Tiga Jenderal di Tetapkan Jadi Tersangka Dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 16:53 WIB

Dugaan Presiden Disadap Secara Ilegal, Eks Kapolri Masuk Daftar

Berita Terbaru

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (foto/istimewa)

Pilihan Redaksi

Mantan Presiden Bisa Diperiksa dalam Kasus Penyadapan

Rabu, 4 Nov 2026 - 18:10 WIB

Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo

Rabu, 4 Nov 2026 - 17:45 WIB

Foto: Yoyok/Humas Kemensetneg

Nasional

Skandal Penyadapan, Prabowo Copot Listyo Sigit

Rabu, 4 Nov 2026 - 13:19 WIB

Massa dari Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat DPRD DIY, sebagai bentuk protes sekaligus mendesak pemakzulan Gibran, rabu (24/11) siang (Foto/radioelshinta)

Yogyakarta

Desakan Pemakzulan, Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY

Rabu, 4 Nov 2026 - 12:59 WIB