Warga TPA Jatiwaringin Desak DPRD Pro Rakyat Soal Proyek PSEL

- Penulis

Jumat, 31 Oktober 2025 - 16:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, (Foto/iNewsBanten).

KABUPATEN TANGERANG, PUSATBERITA – Setelah adanya penolakan pembangunan PSEL di TPA Jatiwaringin oleh kelompok Aktivis dan Warga TPA Jatiwaringin Menggugat pada Senin 27 Oktober 2025 lalu. Kini kelompok tersebut menyasar DPRD Kabupaten Tangerang untuk menggunakan fungsi dan wewenangnya dalam mengakomodir kepentingan masyarakat.

Kelompok yang terhimpun dalam Aktivis dan Warga TPA Jatiwaringin Menggugat menyampaikan permintaan hearing kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang untuk memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan PSEL seperti Menteri Lingkungan Hidup hingga Bupati Tangerang serta Jajarannya, surat tersebut disampaikan ke Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, pada Jumat (30/10/2025).

Koordinator Aktivis dan Warga TPA Jatiwaringin Menggugat, Aditya Nugraha menyampaikan bahwa, DPRD sebagai ujung tombak perjuangan masyarakat di pemerintahan dinilai memiliki peranan penting dalam memperjuangan aspirasi masyarakat.

“Ketua serta anggota DPRD harus ikut andil, terlebih yang sedang diperjuangkan menyangkut kehidupan masyarakat banyak di wilayah terdampak TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang,” kata Aditya Nugraha.

Baca Juga :  Buntut Aroma Tak Sedap, CV. PPI Digeruduk Masyarakat

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa, sampah yang berasal dari luar daerah Kabupaten Tangerang (Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) dinilai tidak menguntungkan masyarakat dan daerah, namun justru memperparah kondisi pencemaran yang sudah terjadi.

“Logika Kememterian LH dan Pemerintah Daerah ini buruk, bayangkan saja Kabupaten Tangerang sampahnya mencapai 3000 ton/hari, secara ketentuan PSEL sudah masuk karena minimum 1000 ton, jangan karena kepentingan daerah lain malah menyusahkan daerah sendiri,” terang Aditya Nugraha.

Dirinya bersama warga yang terdampak juga menyerukan agar pemerintah menunda rencana PSEL di TPA Jatiwaringin, hal itu dikarenakan kondisi masyarakat yang sedang memperjuangkan diri dari krisis air bersih, udara yang semakin tidak sedap dan kesehatan yang terganggu sedangkan mereka tidak dilibatkan bahkan tidak diberitahu akan adanya pembangunan PSEL dan pembungan sampah dari kota lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Efek Program MBG Guru Hilang Kontrak Hingga Digaji Rp50 Ribu
BIN Waspadai Reformasi Jilid II, Mahasiswa Tetap Turun ke Jalan
Pengamat: Tekanan Ekonomi Semakin Besar di Tengah Naiknya Harga BBM
Beroepaya Hadirkan Urban Bolang Vol. 6, Tebar Manfaat di Kasepuhan Cibedug
SEMMI Tangerang: Pergantian Kepala BGN Lebih Tepat Disebut Politik Promosi
‎Harga BBM Juni 2026: Pertamax Turbo Tembus Rp20.750 per Liter
LBH GP Ansor Pusat Desak Penahanan Tersangka Kasus Penganiayaan Banser Rida
‎BEM UIC Soroti Prabowo Pertahankan Listyo Sigit di Tengah Kritik Publik
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 19:27 WIB

Efek Program MBG Guru Hilang Kontrak Hingga Digaji Rp50 Ribu

Jumat, 12 Juni 2026 - 11:18 WIB

BIN Waspadai Reformasi Jilid II, Mahasiswa Tetap Turun ke Jalan

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:15 WIB

Pengamat: Tekanan Ekonomi Semakin Besar di Tengah Naiknya Harga BBM

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:30 WIB

Beroepaya Hadirkan Urban Bolang Vol. 6, Tebar Manfaat di Kasepuhan Cibedug

Selasa, 2 Juni 2026 - 23:56 WIB

SEMMI Tangerang: Pergantian Kepala BGN Lebih Tepat Disebut Politik Promosi

Berita Terbaru

Abdul Hakim, Direktur Center for Resistance and Liberation Studies STISNU Nusantara Kota Tangerang (foto/istimewa)

Opini

Budaya, Identitas, dan Aktivasi Ruang di Indarung

Senin, 22 Jun 2026 - 13:51 WIB