Fenomena “Adili Jokowi”, Ermus: Ekspresi Ketidakpuasan Publik

- Penulis

Kamis, 13 Februari 2025 - 21:17 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

(kiri) Ermus Sihombing | (kanan) Cuatan/Serutan/Mural tulisan "Adili Jokowi"

(kiri) Ermus Sihombing | (kanan) Cuatan/Serutan/Mural tulisan "Adili Jokowi"

Tangerang, PUSATBERITA – Fenomena tulisan ‘Adili Jokowi’ yang bermunculan akhir-akhir ini terlihat semakin masif di sejumlah kota besar, kali ini terlihat di wilayah Tangerang Provinsi Banten. Tulisan ‘Adili Jokowi’ sudah beredar di tembok bangunan, flyover dan sepanjang ruas jalan Kota.

Fenomena ini telah ditanggapi oleh sejumlah tokoh publik di Indonesia, ada yang mengatakan bahwa aksi tulisan tersebut mengandung vandalis, dan sebagian menuturkan ini merupakan sebuah ekspresi dan hak rakyat.

Hal ini seperti disampaikan Pengamat Politik yaitu Emrus Sihombing, menurutnya tulisan tersebut merupakan media komunikasi dari bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Jokowi selama ini.

“Ini bukan vandalis, ini sama halnya seperti mural-mural di tembok. Dalam konteks media komunikasi sah saja dan bahkan ini menjadi hak bersuara. Karena ada pesan yang disampaikan,” ucap Emrus dalam wawancara via telpon, Kamis (13/2).

Baca Juga :  Krisis Kepercayaan dan Perlawanan Politik Gen Z

Emrus juga menyarankan sebaiknya jangan hanya bertulisan ‘Adili Jokowi’, akan tetapi dikemukakan saja alasan kenapa Jokowi harus diadili, supaya pesan komunikasi ke publik sempurna.

“Iya media komunikasi ini harus berhasil menjadi to educated, artinya dikemukakan saja kemengapa-an Jokowi harus diadili. Karena kita bicara fenomena ini sudah masif hampir di seluruh Indonesia,” lanjut Emrus yang juga merupakan Akademis.

Selain itu, ketika ditanya terkait kausalitas fenomena tersebut. Emrus berpendapat hal ini disebabkan buruknya Jokowi dalam merawat demokrasi, sehingga masyarakat menjadi geram terhadap Jokowi.

“Kalau menurut saya, selain dari buruknya demokrasi di era Jokowi, keluarga Jokowi yang sekarang berkuasa menduduki berbagai jabatan di pemerintahan, dan belum lagi hutang yang terjadi pada era Jokowi begitu banyak,” kata Emrus.


Artikel Lain: Bangunan Tanpa Izin Marak di Sepatan Timur, Pemerintah Didesak Bertindak

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menakar Dua Tahun Prabowo Gibran: Menguji Janji, Membongkar Paradoks Pembangunan, dan Menuntut Koreksi Kebijakan demi Keadilan Rakyat
Nightmare Scenario: Prabowo Mengunci Pusat Kekuasaan
TNI, Ruang Sipil, dan Jalan Generasi
Tragedi Siswa SD Pemalang: Ketika Sekolah Gagal Melindungi Anak
Potensi Desa, Kamuflase Baru Eksploitasi
‎Eco-Anxiety: Krisis Iklim dan Persoalan HAM
‎Bandung Lautan Api: Prabowo dan Moral Hazard Kekuasaan
Islam Jangan Hanya Menjadi Identitas: Keislaman Harus Melahirkan Keberanian Melawan Ketidakadilan
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 02:24 WIB

Menakar Dua Tahun Prabowo Gibran: Menguji Janji, Membongkar Paradoks Pembangunan, dan Menuntut Koreksi Kebijakan demi Keadilan Rakyat

Rabu, 7 Oktober 2026 - 17:27 WIB

Nightmare Scenario: Prabowo Mengunci Pusat Kekuasaan

Senin, 5 Oktober 2026 - 01:20 WIB

TNI, Ruang Sipil, dan Jalan Generasi

Minggu, 4 Oktober 2026 - 20:02 WIB

Tragedi Siswa SD Pemalang: Ketika Sekolah Gagal Melindungi Anak

Kamis, 24 September 2026 - 12:06 WIB

Potensi Desa, Kamuflase Baru Eksploitasi

Berita Terbaru

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (foto/istimewa)

Pilihan Redaksi

Mantan Presiden Bisa Diperiksa dalam Kasus Penyadapan

Rabu, 4 Nov 2026 - 18:10 WIB

Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo

Rabu, 4 Nov 2026 - 17:45 WIB

Foto: Yoyok/Humas Kemensetneg

Nasional

Skandal Penyadapan, Prabowo Copot Listyo Sigit

Rabu, 4 Nov 2026 - 13:19 WIB

Massa dari Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat DPRD DIY, sebagai bentuk protes sekaligus mendesak pemakzulan Gibran, rabu (24/11) siang (Foto/radioelshinta)

Yogyakarta

Desakan Pemakzulan, Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY

Rabu, 4 Nov 2026 - 12:59 WIB